Jumat, 23 Februari, 2024

Artikel Terbaru

25.600 Ha Lahan Pertanian Disiapkan untuk Pangan di IKN

ktnanasional.com – JAKARTA, Guna memenuhi kebutuhan pangan bagi 1,9 juta penduduk Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2045 sekaligus mewujudkan ketahanan pangan di wilayah itu, diperlukan lahan pertanian sedikitnya 25.600 hektare (ha) atau setara 10% luas IKN. Otorita IKN (OIKN) akan mengupayakan perluasan lahan pertanian di kawasan pengembangan dan menetapkan lahan yang sudah ada sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) demi memenuhi target tersebut.

Menurut Plt Direktur Ketahanan Pangan OIKN Setia P Lenggono, saat ini, lahan pertanian existing di wilayah IKN baru 24.709 ha (9,64% luas wilayah IKN). Hal ini merupakan modal awal strategi ketahanan pangan IKN yang merupakan salah satu prinsip utama dari ekonomi sirkular pangan dalam pembangunan IKN. “Kalau melihat sebaran lahan di IKN, luas lahan pertanian existing tidak terlampau luas, hanya 24.709 ha, kami punya tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya 10% lahan di IKN untuk kawasan pertanian berkelanjutan, yakni 25.600 ha. Jadi, kami butuh pengembangan lagi sekitar 1.000 ha untuk memastikan zona pertanian berkelanjutan ini,” ujar dia.

Total luas IKN adalah 324.332 ha, yakni lahan darat 256.142 ha dan perairan 68.188 ha. Dari lahan darat terdapat Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) seluas 199.962 ha, merupakan kawasan penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan perluasan kota, dan pendukung pelayanan kota. “Kami lakukan intensifikasi berkelanjutan, untuk perluasan lahan pertanian existing jadi 25.600 ha diperlukan pendekatan berbasis data guna memproyeksikan penggunaan lahan, produktivitas pangan, serta konsumsi pangan yang ditimbulkan usaha-usaha intensifikasi berkelanjutan hingga 2045. Kami gandeng sejumlah perguruan tinggi untuk ini,” kata Lenggono.

OIKN juga akan menetapkan lahan pertanian existing sebagai LP2B sehingga tidak terjadi alih fungsi ke nonpertanian. Hal ini dilakukan melalui perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penelitian, penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian. Sejumlah strategi OIKN untuk pemenuhan ketersediaan dan ketahanan pangan di antaranya dengan mempertahankan sebagian kawasan pertanian existing, melakukan intensifikasi berkelanjutan, mengembangkan food estate di Kalimantan Timur sebagai lahan relokasi bagi lahan produksi pangan yang terdampak IKN, serta mengembangkan urban farming dan memanfaatkan sisa pangan sesuai ekonomi sirkular.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Yudi Sastro juga mengatakan, pertanian perkotaan (urban farming) dapat mengatasi 30-40% kebutuhan pangan di kawasan IKN. Urban farming dapat dilakukan di seluruh tempat seperti ruang terbuka hijau (RTH), roof garden di rumah susun, serta pekarangan di rumah tapak di kawasan perkotaan IKN. “Masyarakat yang menghuni IKN nantinya bisa didorong untuk melakukan pertanian perkotaan, tergantung peraturan dan konsepsi yang akan diberikan,” tutur Yudi.

Saat simposium bertajuk Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan IKN dan Kaltim yang dipantau Investor Daily dari kanal media sosial IKN Indonesia, Selasa (11/07/2023), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, ekosistem ketahanan pangan perlu dibangun di IKN. “Mumpung IKN dari nol, ini enak menatanya, sekalian menatanya, di mana bisa men-setting pasar tradisional, pasar induk, pasar modern, kita bisa tata sehingga kebutuhan pangan bagi 1,9 juta jiwa di IKN nantinya terpenuhi dengan baik,” papar Ketut.

Dalam membangun ketahanan pangan, IKN harus memiliki cadangan pangan yang kuat. IKN bisa mencontoh DKI Jakarta yang tidak memiliki produksi pangan namun melalui skema kerja sama antardaerah (KAD) di wilayah tersebut pangannya bisa terpenuhi dengan baik. DKI Jakarta mendatangkan beras dari Sulawesi, NTB, Jatim, Jabar, dan Lampung. DKI Jakarta memberi andil 27% terhadap inflasi nasional, sehingga kesuksesan penanganan pangan di provinsi itu berdampak ke inflasi nasional. “Lahan pertanian di IKN hanya 10%, artinya pasti ada keterbatasan. Karena itu, perlu dibangun ekosistem ketahanan pangan, awali dengan membuat neraca pangan, nanti kalau produksi di IKN kurang, akan didatangkan dari mana, di sinilah peran KAD dibutuhkan,” jelas dia. (admin)

artikel telah tayang di investor.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga