Senin, 4 Maret, 2024

Artikel Terbaru

KOMITMEN MEMBELA KAUM TANI

KOMITMEN MEMBELA KAUM TANI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

ktnanasional – JAKARTA. Arti komitmen sebenarnya sangat luas. Secara definisi, istilah ini menggambarkan suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Sebagai salah satu teladan, dalam hubungan percintaan, komitmen adalah tanggung jawab diri kepada pasangan yang perlu dijaga bersama-sama.

Dari berbagai literatur setidaknya ada tiga ciri komimen yaitu : pertama, memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain, tahu diri, terbuka, toleran, dan bersikap objektif, kedua bersikap spontanitas, menerima sesuatu yang baru dan perubahan tanpa merasa panik dan menutup diri dan ketiga, cenderung mengutamakan kebersamaan.

Dalam kaitannya dengan membela kaum tani, maka makna komitmen menjadi kata kunci untuk newujudkannya. Semangat membela kaum tani, harus diawali oleh komitmen yang kuat. Komitmen harus tertanam dan melekat kuat dalam nurani kita bersama. Tanpa komitmen, upaya membela kaum tani, tak ubahnya hanya sekedar wacana belaka.

Komitmen bersifat universal. Kaum tani saat ini, memang masih butuh pembelaan, terurama dalam membebaskan diri mereka dari perangkap kemiskinan yang menjeratnya. Ini berarti, betapa kelirunya, jika Pemerintah tidak memberi penanganan serius dalam memerangi kemiskinan kaum tani di Tanah Merdeka.

Sebelum lahirnya Undang Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, selama 68 tahun Indonesia Merdeka, ternyata belum ada satu pun regulasi sekelas Undang Undang yang melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap kaum tani. Kita tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah terkesan lambat melahirkan regulasi semacam ini.

Suka atau pun tidak, kaum tani di negeri ini, memang harus dibela. Jangan sanpai kaum tani terpinggirkan dari pentas pembangunan. Hal ini penting dicamkan, karena kaum tani di negeri ini memiliki hak untuk hidup layak dan sejahtera. Kewajiban Pemerintahlah untuk mensejahterakan kehidupannya. Pertanyaannya, mengapa kaum tani belum sejahtera ?

Sekalipun di negeri ini tidak ada Partai Petani, namun setiap Partai Politik, pasti memiliki bidang khusus dalam struktur kelembagaan Partainya yang menangani urusan petani. Itu sebabnya, mereka yang tercatat selaku anggota Parlemen, seharusnya berkomitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan petani dalam merumuskan kebijakannya.
Jujur harus kita akui, nasib dan kehidupan kaum tani setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, terekam masih memprihatinkan. Melarat dan sengsara adalah potret diri kaum tani yang dapat kita tengok langsung di lapangan. Dengan penghasilan 1 juta rupiah per bulan, mana mungkin mereka akan mampu menyelesaikan persoalan lahir dan batin kehidupannya.

Komitmen membela kaum tani, mestinya dimulai dari proses perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2004. Komitmen dibangun berawal dari tingkat Desa/Kelurahan leqat Musrenbang. Lalu diangkat ke Kabupaten/Kota. Kemudian Provinsi. Dan akhirnya dibawa ke tingkat Nasional.

Di sisi lain, kita juga paham betul, komitmen tanpa dukungan politik anggaran, sama saja dengan bohong. Omong kosong Pemerintah akan membela kaum tani, jika politik anggarannya tidak disiapkan dengan baik. Itu sebabnya, kita berharap agar para Wakil Rakyat di lembaga legislatif mampu mendukung penyusunan APBN dan APBD yang berpihak ke petani.

Masalah serius yang kini dihadapi petani adalah belum adanya jaminan Pemerintah, jika ada kaum muda yang berkiprah jadi petani padi misalnya, mereka tidak akan hidup sengsara. Mereka tidak akan terus terjebak dalam kehidupan yang memilukan. Lebih jauh lagi, jaminan perlu disiapkan, karena sebagai warga bangsa, kaum tani pun memiliki hak untuk hidup sejahtera fan bahagia.

Catatan kritisnya adalah jaminan seperti apa yang dibutuhkan dan perlu dirancang Pemerintah ? Jawaban ini yang penting untuk dicermati lebih dalam. Diantara seabreg masalah yang ada, persoalan kebutuhan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi setiap musam tanam, diharapkan sudah ada solusinya. Pupuk harus tersedia dan harganya terjangkau oleh petani.

Kelangkaan pupuk di saat musim tanam datang, kelihatannya cukup sulit dicarikan solusinya yang bersifat “cespleng” alias tuntas. Pemerintah sendiri tampak seperti yang tak berdaya menghadapinya. Persoalan ini selalu berulang setiap musim tanam tiba. Banyak penyempurnaan regulasi. Ironisnya masalah pupuk bersubsidi, belum juga ada pemecahannya.

Tidak hanya itu. Ada masalah serius yang butuh penanganan secara cepat. Saat ini, semakin banyak kaum muda yang enggan jadi petani padi. Mereka lebih memilih untuk eksodus ke perkotaan guna menyambut nasib yang lebih baik lagi. Jadi petani sekarang, bukan lagi pilihan yang tepat. Menjadi petani padi, sama saja dengan menceburkan dirii ke dalam kubangan kemiskinan.

Bila hal ini tidak dicarikan jalan keluarnya, bisa jadi soal regenerasi petani padi bakal tampil menjadi masalah krusial dalam pembangunan pertanian kita ke depan. Betapa lucunya, mengsku sebagai negeri agraris, tapi tidak ada petaninya. Kita percaya Pemerintah telah memikirkan nya sekaligus sudah memiliki solusi cerdasnya.

Sebetulnya banyak komitmen yang perlu dirumuskan sekiranya kita akan membela dan melindungi kaum tani. Kita berharap semoga dalam masa kampanye Pemilihan Presiden sekarang akan muncul pikiran cerdas pasangan Capres/Cawapres yang bisa kita pegang untuk dijadikan komitmen membela petani, jika dan hanya jika, terpilih jadi Presiden/Wakil Presiden RI 2024-2029. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga