Minggu, 21 April, 2024

Artikel Terbaru

BADAN PANGAN NASIONAL DIBENTUK UNTUK KESEJATERAAN SIAPA ???

ktnanasional.com – JAKARTA.  Terbitnya edaran  Kepala Badan Pangan Nasional nomor 47/TS.03.03/k/02/2023 tentang HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH ATAU BERAS tertanggal 20 Februari 2023 dan berlaku  mulai tanggal 27 Februari 2023. Menimbulkan banyak pertanyaan salah satunya badan ini di bentuk kesejahteraan siapa ya ?. Pertanyaan ini sangat wajar di pertanyaan indikasikan setidaknya ada empat hal :

Pertama dalam kesepakatan penentuan harga batas atas pembelian gabah atau beras tidak melibatkan organisasi petani sebesar KTNA, HKTI, SPI dan organisasi petani lainnya, yang merupakan representative petani. Dunia ini terbalik tidak ikut mengolah tanah, tidak ikut menyemai, tidak ikut menanam, tidak ikut memupuk, tidak ikut menyiangi, tidak ikut menyeprot, tidak juga ikut memanen…  tau tau kok membuat kesepakatan penentuan harga. Jelas sekali disini petani tidak mempunyai nilai tawar.

Kedua pertimbangan pertama dari Surat Edaran BAPANAS, perkembangan kondisi harga gabah/beras selama 6 bulan terakhir yang jauh lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Namun diabaikan sejumlah komponen seperti pengurangan pupuk bersubsidi dan kandunganya, sehingga petani mau tidak mau menambah pembelian pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal dari pupuk subsidi. Termasuk kenaikan harga pestisida, BBM, sewa tanah, upah pekerja semakin naik seiring dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ketiga pertimbangan kedua dari Surat Edaran BAPANAS, perlunya menjaga keseimbangan agar penggilingan padi kecil dan menengah dapat memperoleh gabah dengan harga wajar. Disamping pertimbangan komponen yang diabaikan diatas. Pemberlakukan edaran nomor 47/TS.03.03/k/02/2023 ini tidak  hanya berlaku bagi penggilingan kecil  namun juga penggilingan besar (yang ikut tanda tangan dalam kesepakatan)  sehingga para pelaku pedagang  bisa menjual ke penggilian besar dengan harga yang sama dengan volume yang lebih besar, untung juga lebih besar, penggilingan kecil jual beras kemana ? kepasar umum, pedagang besar juga bisa jual ke pasar umum dengan kemasan yang lebih baik dan modern, kualitas beras lebih baik karena menggunakan mesin yang modern juga.

Pertanyaan selanjutnya apakah dengan harga batas atas Rp 4.550, bisa sampai ke petani dengan kata lain di nikmati petani, apakah dengan harga diatas sesuai dengan biaya produksi petani. Ada mata rantai pembeliaan (tata niaga) gabah kering panen yang sudah menjadi rahasia umum dan kita yakin para pengambil kesepakatan mengetahui semuanya.

Gabah milik petani yang masih di sawah dibeli penebas, penebas dijual ke cininik (broker kalau biasa kita mneyebut), ceninik ke pengepul  ke sapleyer  petani, pengepul ke pabrikan besar (yang ikut menanda tangani kesepakatan). Kalau masing masing mengambil untung Rp. 100,- mulai penebas, ceninik, dan pengepul, menjadi Rp. 4.550 di kurangi Rp 300,- harga tinggal Rp 4.250, /kg. di tingkat petani.

Itupun kalau barang (GKP) sesuai standar pabrik, belum kena reflaksi, barang yang kurang baik tentu reflaksinya semakin banyak, yang pada akhir nya harga menjadi dibawah Rp. 4.200,-/kg. Dengan demikian harga ini tidak sesuai dengan harga yang di tetap oleh menteri perdagangan nomer 24 tahun 2020.

Mari kita sama sama berhitung biaya produksi yang di keluarkan petani, kita  lihat analisa hasil usaha di bawah ini .

 

Dari data diatas dapat biaya produksi/ha Rp 28.644.750,-.  Hasil data yang di himpun KTNA Sragen terhadap produksi panen 78 petani beberapa Kecamatan di Kabupaten Sragen per tanggal 25 Februari ini adalah 5.998 kg/ha. Dengan harga batas atas Rp 4.550,- hasil panen petani  Rp 27.290.24,- pendapatan petani merugi Rp. 1.354.509,-  Petani akan impas apabila harga Rp. 4776, – Dan sangat tepat usulan KTNA Nasional Kepada Meteri perkonomian  Rp. 5.400,- . Sehingga petani akan mendapatkan sisa usha tani per ha Rp. 3.743.668, – . pendapatan akan bertambah apabila produksi meningkat.

Suratno ketua KTNA kabupaten Sragen Jateng

Dengan adanya SATGAS, pasti ada pertanyaan kalau harga diatas harga yang ditetapkan (Rp. 4.550) pembelinya pasti ditangkap satgas pangan, jikalau harga gabah di bawah harga yang ditetapkan permendag Rp 4.200,- siapa yang ditangkap ?  Penggunaan istilah harga batas atas adalah pembatasan yang tidak memberi kesempatan kepada Petani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih layak.

Sementara untuk harga batas bawah tetap berpatokan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020, dengan HPP GKP Rp. 4.200/kg yang pada saat ini sudah tidak layak lagi mengingat naiknya biaya untuk produksi gabah.

Setelah kita cermati edaran Kepala Badan Pangan Nasional tidak melibatkan petani petani sebagai produsen gabah, kepentingan-kepentingan  petani diabaikan. Memang kalau kita baca Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sama sekali tidak menyebut kepentingan petani. Dengan demikian Badan ini di bentuk untuk siapa …??  (Drs. Suratno, Ketua KTNA Kabupaten Sragen Jawa Tengah)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga