Rabu, 24 April, 2024

Artikel Terbaru

DIBALIK KENAIKAN HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH DAN BERAS !

ktnanasional.com – Jakarta.  ANEH TAPI NYATA!!! Itulah yang terjadi dalam mekanisme penetapan kesepakatan Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Kesepakatan ditetapkan tanpa mengajak perwakilan petani, baik yang tergabung dalam HKTI mau pun KTNA. Ini penting dicatat, karena yang paling getol bersuara soal perlunya HPP Gabah dan Beras dinaikan, ya para pejuang petani yang berkiprah di organisasi petani sekelas HKTI dan KTNA.

Dalam Surat Edaran yang diteken Kepala Badan Pangan Nasional tersebut ada 4 hal yang melatar-belakangi terbitnya kesepakatan diatas. Ke 4 hal tersebut adalah :

  1. Perkembangan kondisi harga gabah/beras selama 6 bulan terakhir yang jauh lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen;
  2. Perlunya menjaga keseimbangan agar penggiling padi kecil dan menengah dapat memperoleh gabah dengan harga wajar;
  3. Perlunya dukungan dari seluruh pelaku penggilingan padi untuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG;
  4. Hasil kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Perberasan pada tanggal 20 Februari 2023.

Menurut pandangan seorang sahabat, bisa saja kesepakatan ini menyatakan “BAPANAS menyerukan, hai para penggiling padi kecil, menengah maupun besar, harga tertinggi GKP adalah Rp. 4.550,-/kg, dan seterusnya, dan seterusnya. Awas kalau beli diatas harga tersebut. Ini ada Satgas Pangan yang mengawasi”.

Atas hal yang demikian, wajar kalau banyak pihak yang mempertanyalan ada apa sebetul nya dibalik kenaikan harga batas atas pembelian gabah dan beras ? Jika pertanyaan ditujukan kepada aktivis petani, jawabannya tegas, kebijakan ini mestinya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Catatan kritisnya adalah apakah dengan dinaikan harga batas atas gabah sekitar 8 % dan beras sekitar 9 %, bakalan mampu melahirkan kesejahteraan petani yang lebih baik lagi ? Lalu, apalah artinya kenailan 8 atau 9 % dibandingksn dengan kondisi perekonomian bangsa yang memburuk dan daya beli rakyat yang melemah sebagai akibat sergapan Covid 19 ?

Jauh- jauh hari sebelum Surat Edaran Badan Pangan Nasional ini ditanda-tangani, perwakilan petani yang berhimpun dalam HKTI dan KTNA telah mengusulkan agar memasuki tahun 2023 ini, HPP gabah dan beras, setidaknya perlu dinaikan sebesar 20 – 30 % dari HPP yang berlaku sejak 2020 lalu. Sayang dalam penetapan kesepakatannya, perwakilan petani tidak diajak berembuk.

Titik lemah dalam memberlakukan sebuah keputusan penting kebijakan Pemerintah, umumnya terletak pada proses sosialisasi. Apalagi jika pesan tersebut ingin diketahui para petani dengan segudang keterbatasannya. Sosialisasi penetapan harga batas atas gabah dan beras, sebaiknya dikemas sedemikian rupa, sehingga seluruh pemangku kepentingan pergabahan dan perberasan dapat mengetahuinya.

Untuk mensosialisasikan Surat Edaran Badan Pangan Nasional NOMOR : 47/TS.03.03/K/02/2023

TENTANG HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH ATAU BERAS, yang mulai diberlakukan mulai 27 Pebruari 2023, tentu membutuhkan persiapan dan perencanaan cukup matang. Jangan sampai kegiatan sosialisasi digarap sekedar untuk mebggugurkan kewajiban.

Yang dikhawatirkan, Badan Pangan Nasional sendiri cukup kesusahan dalam menyelenggarakan program sosialisasi yang terukur dan terstruktur dari Pusat hingga Daerah, mengingat simpul koordinasi yang lemah. Lebih parah lagi, jika tidak ada terobosan cerdas dalam menggarap sosialisasi itu sendiri.

Sosialisasi kepada para petani menjadi strategis agar mereka tahu dengan pasti, bagaimana sikap Pemerintah dalam menghadapi panen raya padi kali ini. Ada laporan dari berbagai daerah, yang menyebut harga gabah mulai melorot, padahal panen raya belum berlangsung. Petani berharap agar Surat Edaran ini betul-betul dikawal dengan penuh tanggungjawab.

Memang banyak pihak yang mempersoalkan, mengapa kenaikannya harga batas atas pembelian gabah dan beras ini hanya sekitar 8 atau 9 % ? Ada apa dibalik kesepakatan pengusaha penggilingan padi dengan Badan Psngan Nasional ? Selanjutnya, mengapa para petani tidak diajak bicara dan ikut terlibat dalam kesepakatan tersebut ? Bukankah akan lebih cantik jika petani pun diajak bicara ?

Langkah Badan Pangan Nasional menggandeng Perpadi, sangat perlu untuk diapresiasi, walaupun dalam penetapan kesepakatan harga batas atas pembelian gabah dan beras, tidak mengajak petani untuk membahasnya. Padahal, petani inilah yang menanam padi dan mengelolanya sampai panen. Apakah kelupaan atau memang sengaja para petani tidak dilibatkan, tentu hanya Beliau-Beliau yang dapat menjawabnya.

Dinaikannya harga batas atas pembelian gabah dan beras, diharapkan bakal mampu memberi berkah kehidupan bagi para petani beserta keluarhanya, bukan malah menjadi tragedi kehidupan yang semak8n memilukan. Problemnya muncul dalam tataran pelaksanaan. Apa yang tertuang di atas kertas, tidak pernah sama dengan yang terjadi di lapangan. Sulit rasanya berbuat satu antara harapan dan kenyataan.

Kini akar masalahnya sudah mulai tergambarkan. Pemerintah tentu tidak akan menaikan harga atas batas pembelian gabah dan beras, jika ujung-ujungnya bakal menyengsarakan petani. Secara kemauan politik, kita percaya Pemerintah akan berbuat yang terbaik bagi petani. Tapi, bagaimana dengan tindakan politiknya ? Inilah yang perlu kita telaah bersama. (Entang Sastraadmadja, Ketua DPD HKTI Jawa Barat).

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga