Jumat, 19 April, 2024

Artikel Terbaru

DILEMA PUPUK SUBSIDI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Pupuk Bersubsidi Di Bidang Pertanian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi. Langkah itu diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang ditengarai bakal menyergap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Ditelaah lebih dalam, Peraturan Menteri Pertanian 10/2022 memiliki empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah. Ke empat hal tersebut adalah : Pertama, petani yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar berhak atas pupuk bersubsidi paling banyak 2 hektar per musim tanam pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan.

Kedua, pupuk bersubsidi ditujukan untuk sembilan (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini dipilih karena dinilai sangat sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang membutuhkan unsur hara makro esensial.

Keempat, dengan memperhatikan standar luas lahan sawah lindung (LP2B), Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) digunakan untuk mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan akurat.

Untuk mendukung semangat ini, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diperintahkan untuk memasok pupuk bersubsidi. Dalam rencana aksi PIHC 2022, telah disediakan 8.963 juta ton pupuk untuk pupuk urea dan 3.412 juta ton produksi pupuk NPK telah disediakan. Resiko nyata nya adalah apakah para petani akan dapat menerima kebijakan yang demikian ?

Petani sebagai bagian dari warga bangsa yang sering “terpinggirkan” dari pentas pembangunan, kelihatan nya bakal semakin menarik untuk dicermati secara lebih seksama. Marginalisasi nasib dan kehidupan petani, seperti nya akan semakin nyata dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selaku warga bangsa, lagi-lagi petani harus mengelus dada, karena semakin banyak nya kebijakan Pemerintah yang kurang pro petani.

Jeritan petani, tak lama lagi bakal terdengar nyaring dan menyayat hati. Petani, pasti akan kecewa berat atas regulasi yang diputuskan Pemerintah, terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Seperti yang diketahui, Pemerintah telah menetapkan aturan baru dan memangkas jumlah komoditas yang diberikan pupuk subsidi. Dari 70 menjadi 9 komoditas utama saja. Komoditas tersebut terdiri dari tiga subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Subsektor tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, dan kedelai. Untuk ke tiga komoditas ini, kita sudah terbiasa dengan ikon PAJALE. Subsektor hortikultura terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ke tiga komoditas ini pun sering mengundang masalah. Kemudian subsektor perkebunan terdiri dari tebu rakyat, kakao, dan kopi. Untuk yang belakangan disebut, kini memang tengah naik daun.

Penetapan komoditas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Regulasi ini mulai berlaku sejak 8 Juli 2022. Salah satu pertimbangan, Pemilihan kesembilan komoditas tersebut karena merupakan bahan pokok strategis dan memiliki dampak yang cukup kuat terhadap perkembangan ekonomi makro.

Pengelolaan yang lebih berkualitas terhadap sembilan komoditas ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. Ini menarik dicatat, karena berdasarkan gambaran yang ada di lapangan, tata kelola pupuk bersubsidi, memang butuh penataan ulang dan manajemen yang lebih profesional lagi.

Selain memangkas jumlah komoditas, pemerintah juga mengurangi jenis pupuk yang mendapatkan subsidi. Kini pupuk yang disubsidi hanya dua jenis, dari semula berjumlah sekitar tujuh jenis. Dalam regulasi sekelas Peraturan Menteri Pertanian tadi, dua jenis pupuk yang disubsidi adalah urea dan Nitrogen, Phosphat, Kalium (NPK).

Menyikapi hal yang demikian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil menjelaskan pembatasan subsidi dilakukan karena harga pupuk global yang mengalami kenaikan secara signifikan. Kenaikan harga pupuk tak lepas dari kenaikan harga energi baik minyak maupun gas.

Hal ini menarik untuk diselami lebih dalam, mengingat ada nya rilis Bank Dunia yang menyatakan

kenaikan harga pupuk sudah mencapai 30 persen di 2022. Melihat kondisi tersebut, kita bisa menyimpulkan perekonomian dunia sedang menghadapi kondisi yang sangat luar biasa. Situasi ini menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pupuk yang disubsidi sebelumnya adalah pupuk organik, urea, Super Phospat kandungan P20s 36 persen (SP-36), Zvavelvuure Ammonium (ZA), dan NPK.

Pembatasan subsidi ini juga dilakukan karena pemerintah tidak mampu menyediakan pupuk subsidi sebanyak yang ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Dalam RDKK kebutuhan pupuk mencapai 24 juta ton, namun pemerintah hanya mampu memberikan subsidi 9 ton saja.

Maka dari itu, pemerintah memilih memberikan subsidi untuk pupuk yang paling bisa mendongkrak produktivitas yaitu urea dan NPK. Di sisi lain, kebijakan ini diberlakukan di tengah kondisi harga pangan yang melambung dan ancaman krisis pangan akibat terganggunya rantai pasok akibat perang.

Namun begitu, tidak sedikit para pengamat yang berpandangan kebijakan pemerintah ini kurang tepat diterapkan dalam kurun waktu sekarang. Mengapa Pemerintah tidak mampu bersabar sambil menanti momentum yang tepat. Arti nya, jika tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat ketahanan pangan, justru yang perlu diperkuat adalah tambahan dari subsidi pupuk itu sendiri. Pasalnya, saat ini harga gas dunia sedang naik.

Dengan dana subsidi pupuk yang mencapai Rp25,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), volume pupuk akan berkurang akibat harganya yang juga naik. Karena dengan alokasi subsidi sebesar itu, otomatis volumenya berkurang karena biaya gas meningkat. Kemudian, yang diterima petani semakin kecil.

Sebagai catatan, alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp25,3 triliun itu turun 13,06 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 29,1 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga perlu benar-benar mengkaji lagi, apakah pemotongan 70 komoditas menjadi 9 itu sudah tepat dan memang strategis. Catatan kritis yang dapat disampaikan, jika hal ini salah dilakukan, risiko kekurangan pangan dan meningkatnya impor semakin nyata.

Saat ini banyak warga dunia yang berdebar-debar menunggu rilis FAO tentang krisis pangan global. Apakah yang diingatkan FAO itu akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar “warning” agar kita lebih berhati-hati dalam membaca tanda-tanda jaman yang kini tengah menggelinding. Belum lagi kerisauan ini hilang, kini kaum tani di Tanah Merdeka, dikejutkan pula dengan ada nya regulasi Pemerintah yang mengurangi jumlah subsidi pupuk bagi petani.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah suasana nya sudah separah itu, sehingga subsidi pupuk harus dikurangi, dan para petani harus siap-siap menghadapi harga pupuk di pasaran yang semakin meningkat ? Apakah tidak terpikirkan ada nya kebijakan lain yang lebih “dingin”, sehingga tidak melahirkan kehebohan di kalangan masyarakat ? Padahal, semua orang tahu persis, upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanpa didukung oleh pupuk yang cukup, itu arti nya sama saja dengan bohong ?

Kisruh pupuk bersubsidi sebetul nya bukan hal yang baru dalam peta bumi pembangunan pertanian di negara kita. Sudah puluhan tahun silam, kebijakan pupuk bersubsidi, mengundang banyak masalah. Pemerintah sendiri tampak telah berjuang keras untuk menangani nya. Aneh nya, seiring dengan gerak langkah Pemerintah untuk melakukan penataan ulang terhadap tata kelola pupuk bersubsidi, maka seiring dengan itu pula, soal pupuk bersubsidi menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Ini jelas, sebuah dilema yang tak tertuntaskan. (admin)

(PENULIS, KETUA DEWAN AKHLI KTNA JAWA BARAT).

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga