Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Dukung Target Perhutanan Sosial, Akses Kehutanan Masyarakat Dioptimalkan

Pengembangan skema perhutanan sosial di berbagai wilayah belum optimal. Mekanisme pemberian izin perhutanan sosial tidak semudah yang dibayangkan.

ktnanasional.com – JAKARTA. Pengembangan skema perhutanan sosial di berbagai wilayah belum optimal karena masih terdapat tantangan mekanisme pemberian izin, verifikasi, hingga kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Ke depan, kegiatan yang mendukung akses kehutanan yang lebih besar kepada masyarakat akan dioptimalkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengemukakan, sampai sekarang total luas perhutanan sosial dari lima skema baru mencapai sekitar 6 juta hektar. Angka ini menunjukkan bahwa capaian perhutanan sosial baru sekitar 50 persen dari target 12,7 juta hektar.

”Jadi, perhutanan sosial ini memang masih ada kendala. Mekanisme pemberian izin perhutanan sosial tidak semudah yang dibayangkan. Ketika di lapangan, kita tidak bisa dengan mudah memberikan izin karena perlu verifikasi dan sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya di Kantor KLHK, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Selain tantangan pemberian izin dan verifikasi, kata Agus, kondisi areal perhutanan sosial juga tidak sepenuhnya bebas dari konflik. Proses penyelesaian konflik inilah yang kerap memakan waktu lama. Di sisi lain, minat masyarakat untuk memperoleh izin perhutanan sosial yang besar juga memerlukan pemeriksaan administrasi dengan sangat hati-hati.

Jadi, perhutanan sosial ini memang masih ada kendala. Mekanisme pemberian izin perhutanan sosial tidak semudah yang dibayangkan.

Meski demikian, selain perhutanan sosial, saat ini KLHK juga memiliki kegiatan yang dapat mendukung akses kehutanan yang lebih besar bagi masyarakat. Kegiatan ini, salah satunya, yaitu akses kelola masyarakat seperti di perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto
KOMPAS/PRADIPTA PANDU Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto

Menurut Agus, pemegang izin PBPH didorong bahkan diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi juga bisa mendapat akses pengelolaan hutan melalui kemitraan konservasi.

”Ternyata capaian (pengeloaan hutan oleh masyarakat) sudah lebih dari 9 juta hektar bila ditambah akses kelola masyarakat melalui PBPH di hutan produksi dan kemitraan konservasi di hutan konservasi. Jadi, sebenarnya target 12,7 juta hektar perhutanan sosial mungkin lebih dari 60 persen sudah tercapai dan kami yakin akan terus meningkat,” tuturnya.

Agus juga menyebut bahwa ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan kompetensi SDM di sejumlah daerah dengan beragam pelatihan untuk mengoptimalkan aspek verifikasi di lapangan. Berbagai pihak akan turut dilibatkan, terutama pendamping dan aparat di tingkat desa melalui pemahaman tentang perhutanan sosial.

Secara umum, pendampingan dilakukan sebelum dan sesudah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pendampingan sesudah persetujuan pengelolaan dilakukan melalui tiga tata kelola untuk aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Gumerson (66), Ketua Majelis Agama Hindu-Kaharingan di Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menunjukkan peta citra satelit yang menunjukkan hutan mereka terimpit oleh berbagai jenis izin usaha mulai dari kehutanan hingga perkebunan, Sabtu (5/8/2023). Mereka berharap hutan yang tersisa itu bisa dilindungi dengan skema perhutanan sosial.
KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO Gumerson (66), Ketua Majelis Agama Hindu-Kaharingan di Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menunjukkan peta citra satelit yang menunjukkan hutan mereka terimpit oleh berbagai jenis izin usaha mulai dari kehutanan hingga perkebunan, Sabtu (5/8/2023). Mereka berharap hutan yang tersisa itu bisa dilindungi dengan skema perhutanan sosial.

Dalam aspek kelembagaan, pendamping akan memperkuat pelaku perhutanan sosial agar tertib administrasi. Pendamping juga bertugas mengembangkan usaha dari hulu ke hilir sekaligus menilai kelayakan usaha tersebut dalam mendapat peluang pendanaan bergulir.

Sampai sekarang, KLHK terus meningkatkan kapasitas pendamping perhutanan sosial di beberapa daerah hingga mencapai 1.510 orang. Mereka akan dibagi untuk mendampingi 1-4 kelompok perhutanan sosial. Setiap pendamping juga memberikan laporan digital secara berkelanjutan. (Kompas.id, 6/3/2023)

Festival LIKE

Salah satu upaya untuk mendorong percepatan pemberian izin perhutanan sosial juga dilakukan KLHK melalui kegiatan Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, 16-18 September 2023.

Festival ini tidak hanya sebagai ajang untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintah di bidang lingkungan, tetapi juga akan ada audiensi langsung masyarakat dengan Presiden Joko Widodo terkait semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian terdapat pula pameran, diskusi, demo inovasi, perlombaan, hingga pertunjukan seni dan budaya.

Penerima surat keputusan perhutanan sosial asal Sumedang, Minggu (11/11/2018), memamerkan hak kelola selama 35 tahun tersebut di sela-sela kedatangan Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jabar.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Penerima surat keputusan perhutanan sosial asal Sumedang, Minggu (11/11/2018), memamerkan hak kelola selama 35 tahun tersebut di sela-sela kedatangan Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jabar.

”Pada Festival LIKE nanti, Presiden berkenan memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat izin-izin yang terkait dengan perhutanan sosial ataupun TORA (tanah obyek reforma agraria). Kemudian langkah-langkah korektif melalui rehabilitasi hutan dan lahan ini juga dilakukan untuk memastikan penanaman pohon tidak sekadar seremonial,” kata Agus.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menambahkan, dalam Festival LIKE juga terdapat program bimbingan (coaching clinic) atau konsultasi terhadap pelayanan publik di KLHK. Program bimbingan ini terkait dengan persetujuan lingkungan dan teknis limbah B3, ekonomi karbon, serta pelayanan perizinan geotermal.

”Nantinya, akan dilaksanakan dialog dan diharapkan mempercepat proses pelayanan publik di KLHK karena diskusi diadakan langsung dengan pelaku yang memproses izin-izin tersebut. Kemudian terdapat juga diskusi tentang kebijakan energi terbarukan di Indonesia,” ujarnya. (admin)

Artikel telah tayang di kompas.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga