Rabu, 24 April, 2024

Artikel Terbaru

HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH..!!!

ktnanasional.com – Jakarta.  Istilah batas atas harga gabah yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional  (BAPANAS) merupakan hal yang baru dalam dunia pertanian, karena selama ini yang dikenal adalah HPP atau Harga Pembelian Pemerintah. HPP mengatur harga beli yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perum BULOG sehingga menjadi Bumper buat petani saat panen raya yang biasanya harga anjlok dibawah harga HPP, sementara Harga Batas Atas ini adalah harga maksimal yang harus dipatuhi untuk para pelaku usaha dalam membeli GABAH hasil produksi petani, dulu dengan HPP petani bisa memilih alternative menjual ke lain pihak jika harga di luar lebih menguntungkan, sekarang sepertinya pihak luar akan berpikir dua kali kalau akan membeli gabah dengan harga lebih tinggi, karena HARGA BATAS ATAS ini dilakukan pengawasan oleh SATGAS PANGAN.  Kalau dilihat dari tujuannya ini sangat jelas ingin melindungi para pelaku usaha di bidang perberasan dengan skala kecil untuk bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan harga jual, yang pada akhirnya ingin melindungi masyarakat supaya mendapatkan beras dengan harga yang layak.

Pertanyaannya apakah dengan menentukan harga batas atas itu sudah bisa layak untuk petani sebagai pelaku budidayanya..?? kita dapat menilai dengan mudah bagaimana input petani dalam berbudidaya, biaya yang cenderung selalu naik setiap saat, tenaga kerja dan biaya traktor pasca covid harga nya sudah naik, saat ini biaya usahatani untuk 1 ha sudah mencapai 24 jt rupiah, harga pupuk yang tidak terkendali, bahan bakar yang juga naik membuat hitungan nya terus membengkak, kalau dilihat rata-rata produksi Jawa Barat yaitu 5,7 ton per ha maka biaya per Kg GKP nya adalah Rp. 4.210,-  kalau harga atas GKP nya dipatok 4.550 maka petani hanya punya margin Rp 340 per kg atau Rp 1.938.000,- per hektar, itu mereka lakukan selama 5 bulan, berarti petani jerih payahnya hanya dihargai Rp 387.600 per bulannya, pertanyaannya apakah itu juga dianggap LAYAK..??

Layak atau tidaknya tentu kita smua bisa menilai, karena sebetulnya bisa melihat juga dari UMR dari masing-masig daerah sebagai acuannya. Petani padi ingin mendapatkan apresiasi yang layak sehingga kesejahteraannya bisa disejajarkan dengan usaha bidang yang lainnya. Mungkinkah kehadiran BAPANAS yg tugasnya mengatur kegiatan hilir bidang pangan ini hanya memikirkan stabilitas kondisi pangan di tingkat konsumen saja..? Tanpa memikirkan aspek hulu nya..?? Tentu dalam memutuskan sesuatu diharapkan bisa diperhitungkan dengan matang dari berbagai aspek secara komprehensif sehingga smua pihak dapat menerima semua keputusan tersebut. (Otong Wiranta- Ketua KTNA Jawa Barat)

 

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga