Senin, 4 Maret, 2024

Artikel Terbaru

Hasil ST2023 jadi Landasan Perumusan Kebijakan Pertanian

ktnanasional – JAKARTA. Sensus Pertanian (ST) 2023 menjadi hajatan akbar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimulai 1 Juni-31 Juli 2023. Hasil ST 2023 diharapkan bisa menjadi landasan valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian, karena data adalah hulu setiap kebijakan.

Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) mengatakan, data yang baik yang menjadi dasar membuat kebijakan akan menghasilkan output kebijakan yang baik juga. Sebaliknya, data sampah akan berujung kebijakan sampah.

Selain sebagai dasar merumuskan kebijakan, data juga bisa dimanfaatkan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan, formulasi perencanaan, dan evaluasi kebijakan. “Inilah pentingnya kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy,” katanya.

ST2023 mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi termutakhir, termasuk teknologi geospasial yang dapat menghasilkan data akurat meliputi pelaku usaha pertanian by name by address berikut volume usaha, baik luasan lahan maupun lokasi usaha. Dengan basis data yang bisa mdijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membelit sektor pertanian, seperti subsidi sarana produksi pertanian yang tidak tepat.

“Dari semua subsidi sarana produksi yang diberikan saat ini, yang amat penting adalah subsidi pupuk,” katanya. Selain anggaran yang besar, rerata Rp 25 triliun/tahun, problematika pupuk bersubsidi adalah soal efektifitas subsidi, baik dalam penyaluran maupun hasil produksi. “Sayangnya, ketika anggaran subsidi pupuk terus naik dalam satu dekade terakhir ternyata tidak diikuti peningkatan produksi pangan,” tegasnya.

Untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menurut Khudori, pertama-tama harus dimulai dari sasaran subsidi yakni petani seperti apa yang berhak menerima pupuk subsidi? Merujuk Permentan No. 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi ditujukan untuk seluruh petani yang mampu memenuhi persyaratan.

Syaratnya yakni, petani yang tergabung di kelompok tani, terdaftar di SIMLUHTAN, menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu). Petani bisa menebus pupuk bersubsidi di kios-kios resmi yang ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat. “Persyaratan ini, di satu sisi, amat longgar alias kurang detail. Apakah hanya petani pemilik atau termasuk petani penggarap dan penyewa? Apa mencakup semua usaha tani?’ katanya.

Dalam regulasi baru, dua jenis pupuk bersubsidi (ZA dan NPK) hanya buat sembilan komoditas: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Pembatasan sembilan komoditas ini tentu tidak adil bagi petani yang mengusahakan komoditas di luar itu. Di sisi lain, diketahui hanya sebagian kecil petani tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di SIMLUHTAN. “Syarat ini, lagi-lagi, tak adil bagi petani,” katanya.

Khudori mengingatkan, salah satu rekomendasi Dewan Guru Besar IPB University untuk transformasi kebijakan pupuk subsidi pada 2021 patut ditimbang. Misalnya, secara bertahap mengalihkan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain subsidi harga pangan pokok, direct income, dan mendukung subsistem agribisnis (irigasi, SDM petani, ICT, asuransi, dan yang lain).

“Jika langkah ini yang dipilih, diperlukan grand design jangka pendek dan jangka panjang untuk proses pengalihan. Grand design itu harus didasarkan pada data-data mutakhir dan valid. Data geospasial ST 2023 bisa menjadi batu pijak awal untuk memulai. Secara berkala, data dasar ini bisa dimutakhirkan sesuai kebutuhan,” tuturnya. (admin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga