Senin, 15 April, 2024

Artikel Terbaru

HATI-HATI ALIH FUNGSI LAHAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

ktnanasional.com –  Sinyal lampu merah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, kini mulai berkelap-kelip. Semakin membabi-buta nya oknum-oknum yang mengalih-fungsikan lahan pertanian secara tidak bertanggungjawab, terlihat terang benderang dalam kehidupan sehari-hari.

Menyusut nya lahan sawah produktif menjadi jalan tol, pembangunan bandara internasional, pelabuhan berkelas dunia, pembangunan rel untuk kereta cepat, pengembangan kawasan industri, tekanan penduduk untuk mendapatkan perumahan dan pemukiman, juga untuk kebutuhan infrastruktur pembangunan lain, membuat alih fungsi lahan sukar untuk dihindari.

Yang lebih memilukan, ruang pertanian dalam revisi tata ruang daerah tampak semakin menyusut. Otomatis, jumlah luas baku sawah jadi berkurang. Sebagan contoh pitret luas baku sawah di Jawa Barat. Hasil kompilasi seluruh Kabupaten/Kota yang telah merevisi RTRW, tercatat luas baku sawah tinggal sekitar 790 ribu hektar dari sebesar 928 ribu hektar. Berkurang sekitar 140 ribu hektar.

Sensus Pertanian 2023, diharapkan akan mampu memberi gambaran lebih jelas tentang data pertanian di negeri ini. Agar hal ini terwujud, menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan Sensus Pertanian yang ke 7 kita laksanakan di Tanah Merdeka ini.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, boleh jadi tidak bisa dihindari. Seiring dengan menggelinding nya perjalanan pembangunan, membuat alih fungsi harus terjadi. Kesadaran untuk melakukan pengendalian berkualitas terhadap alih fungsi lahan, sebetul nya telah ditempuh.

Dari sisi regulasi misal nya, kita telah melahirkan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah lengkap dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota juga telah diterbitkan. Celaka nya, seabreg regulasi ini terekam seperti yang tidak ampuh melawan alih fungsi lahan.

Antara regulasi dengan fakta di lapangan seperti yang “tojai’ah”. Seluruh komponen bangsa, tentu melihat dan merasakan fenomena yang demikian. Catatan kritis nya adalah mengapa hal yang semacam ini harus terjadi ? Benarkah Pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian ? Apakah mungkin Pemerintah pura-pura merem atas apa yang berlangsung di lapangan ?

Lahan pertanian, khusus nya sawah adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaan nya. Sawah merupakan investasi kehidupan. Sawah inilah “pabrik” makanan utama manusia. 90 % lebih penduduk Indonesia sangat tergantung kepada nasi sebagai pangan pokok yang dikonsumsi.

Nasi akan tersedia di meja makan, kalau ada sawah. Bila tidak ada lagi sawah, bisa jadi kita akan kesulitan untuk mendapatkan nasi. Itu sebab nya, upaya nelestarikan sawah yang ada, sepatut nya jadi prioritas kebijakan pembangunan pertanian di masa kini dan mendatang.

Selain diganggu oleh ada nya alih fungsi yang tidak terkendali dengan baik, sawah pun dihadapkan pada kesehatan nya yang semakin memburuk. Sudah sejak lama sawah di negeri ini sakit. Gencar nya penggunaan pupuk kimia sejak awal Revolusi Hijau menggelinding, membuat top soil menjadi rusak.

Memang, pemakaian pupuk kimia dapat meningkatkan produksi hasil pertanian secara signifikan. Tapi kita sendiri lupa, dibalik produksi yang meningkat, membuat sawah nenjadi tidak sehat. Untung, kita tidak terlena terus menerus.

Belum lama berselang, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan kini saat yang tepat untuk menerapkan pemakaian pupuk organik, karena sawah kita semakin tidak sehat. Arti nya, keseimbangan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, perlu dicarikan solusi cerdas nya, supaya langkah penyehatan sawah tetap berkorelasi positip dengan upaya peningkatan produksi.

Sawah yang kita miliki, jelas harus diselamatkan. Pengalaman sakit nya sawah karena “keserakahan” untuk menggenjot produksi setinggi-tinggi nya, sebaik nya jadi proses pembelajaran kita bersama dan dalam tempo sesegera mungkin perlu dicarikan jalan keluar nya.

Siapa pun yang mengganggu sawah apalagi mengalih-fungsikan hanya untuk meraih kepentingan sesaat, jelas harus ditindak tegas. Jangan biarkan pengganggu investasi kehidupan masa depan, dengan seenak-jidat mempermainkan regulasi.

Terlebih-lebih bila ada oknum Pemerintah yang “menukarkan” sawah hanya untuk keperluan pribadi atau golongan nya. Mengalih-fungsikan sawah produktif menjadi kebutuhan pembangunan, penting dianalisis secara seksama. Bukankah sudah ada aturan terkait dengan Lahan Sawah Dilindungi ?

Ini yang butuh penegasan komitmen kembali. Sebab, apalah arti nya sebuah regulasi diterbitkan, kalau akhir nya dilanggar oleh regulasi lagi ? Para pengambil kebijakan, baik Pusat atau Daerah, sepantas nya tetap bergerak diatas rel yang semesti nya. Jangan sedikit pun melenceng dari aturan yang telah disepakati bersama.

Jadilah pengendali alih fungsi lah yang berkualitas. Bukan tampil sebagai aparat yang gampang disogok atau sangat senang menggadaikan idealisme nya. Tentu hanya untuk mengejar keuntungan pribadi. Senoga tidak begitu ! (PENULIS, KETUA DEWAN AHLI KTNA JAWA BARAT).

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga