Jumat, 19 April, 2024

Artikel Terbaru

Inflasi Ramadan dan Hilirisasi Produk Pertanian

ktnanasional – JAKARTA. Kenaikan harga-harga komoditas bahan makanan pokok pada awal tahun ini perlu diwaspadai. Dalam rangka antisipasi kenaikan harga akibat peningkatan konsumsi menjelang puasa Ramadan sekaligus dampak lanjutan dari El-Nino, pemerintah telah memberikan bansos untuk antisipasi.

Sayangnya, dorongan kenaikan harga komoditas bergejolak sangat tinggi tak tertahan oleh pasar yang memilih jalannya sendiri. Pembagian sembako oleh calon legislatif memperparah kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok hingga ke desa sebagai sumber produksi.

Gagal Panen

Kenaikan harga di tingkat petani rutin terjadi saat kekeringan, paceklik, dan musim penghujan. Pengalaman setiap kejadian ini bukan hal baru; kekeringan parah pernah terjadi pada 1997-1998, 2012 dan 2014. Paceklik setiap tahun pergantian musim selalu menjadi isu. Bagi petani, El-Nino dan paceklik bukan satu-satunya masalah. –curah hujan tinggi semakin membuat masalah.

Curah hujan yang tinggi membuat tanaman membusuk sebelum panen. Masih untung bisa dipanen sebelum waktunya, karena seringkali banjir melanda kantong pertanian saat curah hujan tinggi. Dampaknya beras, cabai, tomat, bayam, bawang, dan hasil pertanian lain mengalami kenaikan harga yang signifikan di setiap intensitas hujan tinggi. Serta musim hujan yang seringkali berakhir banjir di area persawahan, menjadi fakta yang sering diungkap.

Gagal panen pun telah menjadi cerita rutin tak hanya di kalangan petani. Selain ketiga masalah di atas, hama wereng dan tikus, banjir, hingga letusan gunung berapi juga mewarnai drama gagal panen. Akibatnya, produksi pertanian turun dan harga komoditas meningkat. Padahal, menurut data Potensi Desa (Podes) 2021 ada 92% desa atau sebanyak 69.632 desa sebagian besar keluarganya bergantung pada pertanian.

Sementara itu, kenaikan harga dari hulu memperparah kenaikan harga di tingkat konsumen. Meningkatnya beban dan turunnya pendapatan, kombinasi yang mematikan jika keduanya terjadi secara bersamaan. Akhirnya muncul akumulasi beban masa depan, seperti menggadaikan barang, menjual barang, atau berhutang. Parahnya, setiap menjelang puasa dan lebaran pasti pengeluaran ditingkatkan, entah dari tabungan atau berutang.

Inflasi Ramadan

Setiap menjelang Lebaran, pengeluaran rumah tangga meningkat di seluruh tingkat kesejahteraan. Tak hanya orang kaya, orang miskin pun meningkatkan pengeluarannya. Dampak ekonominya permintaan kebutuhan pokok di pasar semakin meningkat yang disambut oleh kenaikan harga.

Mengawali tahun ini saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Januari 2024 terjadi inflasi inti sebesar 2,57 persen year-on-year (y-on-y). Parahnya, untuk komoditas harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 7,22 persen, di mana bahan makanan mengalami kenaikan 6,00 persen (y-on-y).

Parahnya, masih ada inflasi di harga produsen sebesar 6,08 persen (y-on-y) pada Triwulan IV-2023 yang belum tertransmisi ke konsumen. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada komponen Bergejolak di antaranya tomat, bawang merah, dan beras. Padahal, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen.

Secara historis, BPS mencatat sejak 2019 ada komoditas komponen harga bergejolak yang konsisten memiliki andil pada inflasi setiap Ramadan. Komoditas yang mengalami gejolak harga musiman di antaranya beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bayam, tomat, minyak goreng, hingga telur.

Bahkan, saat ini pemerintah berupaya membantu penduduk miskin dengan bantuan sosial berupa komoditas berkalori tinggi, seperti beras, minyak goreng, dan telur. Jika tidak melakukan pemberian bansos, kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi penduduk berdampak pada peningkatan Garis Kemiskinan (GK); berdampak langsung pada peningkatan kemiskinan.

Bansos dan Sembako Caleg

Tahun ini, bantuan sosial disalurkan sesuai dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga kebutuhan penduduk miskin yang terdampak inflasi dan El-Nino. Meski demikian, pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pada 8-14 Februari 2024, sampai selesai pemilu, supaya tidak disalahartikan. Pengalaman yang sama pada Pemilu 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat membekukan penyaluran dana bansos.

Bagi pemerintah, bansos disiapkan untuk menahan harga yang berkembang sesuai mekanisme pasar, harapannya peningkatan harga teredam karena persediaan yang melimpah. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi calon legislatif (caleg) yang berupaya juga sembako yang justru membuat harga naik. Tim sukses memborong banyak komoditas yang akan dibagi ke warga, seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir.

Rasionalnya, pedagang grosir akan lebih mementingkan pembelian porsi besar karena tidak sering terjadi. Dampaknya, mengurangi komoditas yang beredar di pasar. Parahnya, inflasi ini menghantam rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan menengah, karena rumah tangga miskin sudah mendapatkan bantalan pengeluaran dari bansos dan pembagian sembako dari caleg.

Hilirisasi Produk Pertanian

Inflasi merupakan pajak yang paling tidak adil, terlebih bagi warga desa sumber pertanian. Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa inflasi memperparah ketimpangan dan merugikan mereka yang memiliki pendapatan tetap. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pengendalian inflasi supaya harga bahan pokok masih terjangkau oleh rumah tangga menengah ke bawah.

Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah melakukan operasi pasar dan mengendalikan stok komoditas bahan pokok. Sayangnya, pemerintah mengamankan harga masih dari sisi hilir, seperti impor dan operasi pasar. Sayangnya, kebijakan tersebut berulang dan tak berdampak dalam jangka panjang.

Pemerintah perlu menjaga keamanan pasokan sejak dari hulu: desa. Setidaknya pemerintah dapat melakukan hilirisasi dari hulu dan menjaga pemerataan pasokan dari hilir. Strategi dari hulu, desa-desa dikawal untuk melakukan hilirisasi hasil pertanian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih beroperasi. BUMDes dan KUD dapat membangun pabrik penggilingan padi untuk memenuhi kebutuhan lokal warga desa, dan kelebihannya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk didistribusikan ke kawasan lainnya.

Selain beras, BUMDes dapat membangun usaha pensortiran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, baik berupa sayur dan bah-buahan. Menurut catatan Kementerian Desa, PDTT terdapat 52.855 BUMDes dan 5.557 BUMDes Bersama yang terdaftar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan hilirisasi pertanian dari desa.

Sementara strategi di hilir, pemerintah daerah dapat menjaga distribusi rantai pasok terhadap hasil pertanian. Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah penghasil komoditas pokok yang tidak diproduksi di wilayahnya, Jika kedua upaya berjalan dengan baik, pemerintah daerah tak hanya menikmati pengendalian harga namun sekaligus swasembada hasil pertanian langsung dari sumbernya.

Peningkatan harga kebutuhan pokok setiap Ramadan memang sering terjadi, namun inflasi yang tinggi dan berkepanjangan dapat menjadi beban bagi masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan harga bahan makanan pokok yang cukup tinggi tak membuat masyarakat bergejolak, maka menjadi indikasi betapa mudahnya mendapat penghasilan untuk menutupi inflasi di negeri ini.

Udin Suchaini praktisi statistik bidang pembangunan desa

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga