Senin, 4 Maret, 2024

Artikel Terbaru

Inilah PR Pemerintah Baru

ktnanasional – JAKARTA. Tahun 2024, bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Belajar dari lima tahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam pembangunan pertanian, dari mulai soal produksi hingga masalah kersjahteraan petani. Ini yang harus pemerintahan baru jawab.

Seperti apa visi dan misi calon Presiden RI mendatang? Himpunan Alumni IPB University menggelar Dialog Food dan Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Bogor selama dua hari (Senin-Selasa, 18-19/12). Dialog tersebut untuk melihat dan mengetahui sejauh mana keberpihakan dan komitmen dari para Capres dalam program Kedaulatan Agromaritim, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Konsep Agromaritim digagas Himpunan Alumni IPB  dituangkan dalam ‘Buku Putih Gagasan Besar Alumni IPB untuk Kedaulatan Indonesia di bidang Pendidikan, Desa, Kewirausahaan dan Agromaritim’. Dari banyak hal yang terungkap. Khusus soal pertanian, dalam Buku Putih diungkapkan, sektor pertanian belum tumbuh stabil pasca Pandemi Covid-19, sehingga belum dapat dijadikan andalan pengentasan kemiskinan dan pembangunan investasi manusia.

Bahkan produktivitas pertanian melambat dari Rp 41,5 juta pada 2010 menjadi Rp22,9 juta per pekerja pada 2022. Seangkan pertumbuhan produktivitas padi di Indonesia melandai, karena inovasi yang lambat, sangat jauh dibandingkan produktivitas padi di Vietnam dan Filipina.

Buku Putih Gagasan Besar Alumni IPB menyoroti secara khusus soal masalah perubahan iklim. Secara umum, perubahan iklim telah memberikan dampak negatif besar terhadap pertanian Indonesia. Pengaruh perubahan iklim yaitu berupa langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung berupa penurunan produksi karena gagal proses penyerbukan, temperatur yang tidak lagi optimum bagi pertumbuhan tanaman, meningkatnya ancaman banjir, kekeringan, salinitas.

Perubahgan iklim juga meningkatkan serangan atau populasi hama dan penyakit tanaman. Ini menjadi tantangan produksi tanaman pangan saat ini dan masa depan. Misalnya serangan wereng cokelat tahun 2012-2019 rata-rata mencapai 72.550 ha/tahun dan penyakit blas 55.000 ha/tahun, sehingga menyebabkan kerugian hasil sebesar Rp 2,43 trilyun/tahun.

Diperkirakan dengan adanya perubahan iklim serangan wereng coklat akan semakin parah, terbukti populasi dan kerusakan tanaman akibat outbreak wereng coklat dengan peningkatan CO2 (570 ppm) dan suhu (30 lebih tinggi). Pada tanaman perkebunan dan hortikultura beberapa penyakit baru muncul dan diduga terkait dengan perubahan iklim yaitu mati pucuk pada pala, mati pucuk pada cengkeh dan penyakit penyakit virus pada cabai.

Pertanian / Ilustrasi Freepik

Persoalan lain yang menjadi PR pemerintah baru adalah penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Kondisi ini menjadi hal yang cukup memprihatinkan mengingat ketahanan pangan nasional yang bertumpu pada sektor ini.

Hasil Sensus Pertanian BPS tahun 2013 menunjukkan rendahnya proporsi petani berusia di bawah 35 tahun di Indonesia, yaitu sebesar 12,9%. Sedangkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani milenial tercatat sebanyak 16,78 juta orang. Untuk petani milenial berumur 19–39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, ada sebanyak 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari total petani di Indonesia

Penurunan angka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa belum banyak generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian menggantikan kelompok tenaga kerja sebelumnya. Tenaga kerja di sektor pertanian kerap menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas, daya beli, dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Hal ini menyebabkan kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Jika permasalahan sumberdaya manusia tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi permasalahan yang serius di dunia pertanian, terutama petani saat ini didominasi kelompok umur tua dan berpendidikan rendah. Dampaknya kapasitas untuk menerapkan teknologi juga rendah. Artinya, terdapat hubungan yang nyata antara pendidikan dan produktivitas pertanian.

Karena itu, Pertanian Indonesia perlu menjadi pelopor perubahan teknologi, intensifikasi berkelanjutan, berkontribusi pada ketangguhan atau resiliensi sistem pangan pertanian berkelanjutan. Buku Putih HA IPB juga menyarankan adanya reforma sistem inovasi pertanian, digitalisasi, R&D, penyuluhan, pendampingan petani, praktik budidaya baik (GAP) dan dukungan input seperti benih, pupuk dan irigasi.

Namun demikian, peningkatan produktivitas pertanian harus diiringi dengan pengembangan agroindustri. Agroindustri didorong untuk mengolah hasil pertanian agar produksi pertanian tidak mengalami oversupply dan produk pertanian memiliki nilai tambah dan daya saing.

Ketika kita ingin membangkitkan dengan reindustrialisasi, pilihan menjadi terbuka. Kita akan mengarah pada pilihan industrialisasi seperti apa yang harus kita ciptakan,” kata Rektor IPB, Prof. Arif Satria.

Untuk itu, menurut Arif,  pemerintah harus dapat mewujudkan strategi industrialisasi yang mencerminkan struktur masyarakat Indonesia. Industrialisasi yang memberi peluang dan mendorong partisipasi masyarakat Indonesia secara lebih luas yang menjadi wujud pemerataan.

Tugas kita semua untuk bisa membantu pemerintah dan pemimpin bangsa ini untuk memformulasikan strategi industrialisasi yang mencerminkan sesuai dengan struktur, sehingga memungkinkan terjadi partisipasi masyarakat yang luas untuk menjaga kualitas pertumbuhan yang hanya bisa tercipta kalau sektor ekonomi riil yang berkembang dan bukan sektor ekonomi bubble,” ungkapnya.

Saran lain yang disampaikan HA IPB dalam Buku Putih adalah adanya peningkatan motivasi petani untuk mengolah produk atau meningkatkan nilai tambah, untuk memperbaiki daya saing produk dan kesejahteraan petani. Untuk menuju pertanian yang berdaya saing dan tangguh diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, debirokratisasi dan deregulasi peraturan di bidang pertanian. Hambatan peraturan yang mendukung usaha tani, dan peraturan yang menghambat inovasi dihilangkan. Kedua, pengembangan pertanian lahan kering baik berupa terobosan kebijakan dan inovasi teknologi untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Ketiga, peningkatan akses produk pertanian untuk ekspor, melalui peningkatan kapasitas teknologi, kelembagaan dan petani, serta perluasan akses produk pertanian Indonesia di luar negeri. (admin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga