Senin, 4 Maret, 2024

Artikel Terbaru

iPubers, Era Baru Penyaluran Pupuk Subsidi

ktnanasional – JAKARTA. JAKARTA—Pemerintah terus membenahi tata kelola pupuk bersubsidi. Berbagai cara dicoba guna memberikan kemudahan bagi petani mendapatkan pupuk subsidi, terutama memenuhi prinsip 6T (tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat).

Dalam penyediaan pupuk, pemerintah pun telah memberikan subsidi, sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau sesuai kemampuan daya beli petani. Untuk memudahkan penyaluran pupuk subsidi, pemerintah bersama PT. Pupuk Indonesia telah memperkenalkan aplikasi iPuber.

Selama ini, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta melihat bahwa penyaluran pupuk subsidi masih banyak menghadapi kendala di lapangan. Misalnya, petani belum terdaftar, ada petani yang sudah terdaftar tapi tidak menebus pupuk subsidi.

“Artinya, masih banyak petani belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan pupuk, apalagi kemudian ada perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik, dari manual ke online,” kata Otong saat

webinar Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi: iPubers yang diselenggarakana Tabloid SInar Tani, di Jakarta, Rabu (6/12)

Belum lagi kendala rata-rata usia petani, terutama petani padi sudah pada sepuh dengan latar belakang pendidikan hanya SD atau SMP. Padahal di sisi lain, petani dengan tingkat pendididkan rendah hanya mengharapkan kemudahan dalam menebus pupuk. Bahkan banyak petani tidak mengetahui kalau harus daftar ulang.

“Jika meminta petani untuk menebus pupuk subsidi juga akan sulit, sehingga peran penyuluh sangat penting dalam membantu petani,” harapnya.

Kendala lain, ungkap Otong, jaringan internet yang belum semuanya terkoneksi sehingga banyak kembali ke transaksi manual.

Selain itu, validitas data perlu terus dilakukan penyesuaian karena berakibat kepada alokasi dan realisasinya.

”Banyak data copy paste dari data lama. Ada petani sudah pindah tempat tinggal, tapi masih terdata di tempat lama.

Sementara jika ada data baru, kios bertahan dengan data yang ada. Karena itu, validitas data dalam perencanaan sangat penting, karena terkait dalam penyaluran pupuk subsidi tersebut,” tuturnya.

Karena beberapa masalah tersebut, kebijakan penyaluran di masing-masing daerah akhirnya juga berbeda-beda.

Di suatu daerah ada yang membagi rata jatah pupuk subsidi, tapi daerah lain memberikan sesuai dosis yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kebijakan lokal mempengaruhi dalam penyaluran pupuk subsidi,” katanya.

Otong atas nama petani yang tergabung dengan KTNA berharap, petani mendapat kemudahan dalam cara memperoleh pupuk subsidi, misalnya cukup membawa KTP sudah bisa menebus pupuk.

Untuk itu, data perencanaan yang valid sangat menentukan dalam penyalurannya. Selain itu, beberapa daerah masih memerlukan jenis pupuk yang dihapus dalam daftar subsidi seperti SP36 atau Phosfat.

Anggota Ombusdman RI, Yeka Henda Patika mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan pupuk subsidi perlu adanya political will pemerintah. Apalagi saat ini tidak semua petani mendapatkan pupuk subsidi.

”Kalau tidak ada political will pemerintah tetap akan bermasalah. Persoalan isu kelangkaan pupuk pasti akan ada terus,” tegasnya.

Apalagi menurutnya, persyaratan mendapatkan pupuk subsidi adalah petani harus berkelompok.

Data yang didapatkan Ombusdman, ternyata hanya 60 persen petani berkelompok. Padahal petani yang sudah berkelompoik saja belum tentu mendapatkan pupuk subsidi.

Karena itu Yeka mengusulkan agar seluruh petani bisa mendapatkan pupuk subsidi, seperti pemerintah memberikan subsidi untuk BBM.

artikel ini telah tayang di sinartani.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga