Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Jangan Main-main Dengan Cadangan Beras Pemerintah

ktnanasional.com – Jakarta.  Menipisnya cadangan beras Pemerintah ke angka yang cukup merisaukan, tentu saja membuat kehebohan yang cukup hingar bingar diantara para pengambil kebijakan dan segenap komponen bangsa. Situasi yang berlangsung pada tahun lalu itu, diharapkan tahun ini tidak bakal terjadi lagi. Pengalaman merupakan guru terbaik bagi kehidupan.

Pemerintah tentu sudah mendalami secara cerdas, mengapa hal semacam itu sampai harus muncul dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, Pemerintah tentu akan belajar dari pengalaman tahun lalu. Catatan kritis yang dapat disampaikan, kita memang jangan pernah main-main dengan urusan cadangan beras Pemerintah.

Sekalinya kita teledor dalam menyelenggarakan pengelolaan, boleh jadi bangsa ini akan mengalami malapetaka kehidupan yang menakutkan. Itu sebabnya, wajar jika Pemerintah dalam waktu belakangan ini, terekam cukup serius dalam menata ulang kebijakan dan strategi pengelolaan cadangan beras Pemerintah ke arah yang semakin berkualitas.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah yang profesional dan berkualitas, memang harus kita rancang dengan penuh kehormatan dan tanggung-jawab. Kita perlu merumuskan Rencana Besar terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah dalam jangka panjang, menengah dan pendek, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah sendiri merupakan program yang sifatnya multi-sektor. Bukan lagi sektoral. Semua Kementerian/Lembaga dan stakeholders yang terlibat penting untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi di lapangan.

Pengelolaan beras, memang bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan pangan. Sesuai dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, masalah cadangan pangan merupakan penopang utama untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang kokoh. Paling tidak, ada 6 pengertian cadangan pangan sebagaimana yang digambarkan dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ke enam pengertian itu adalah :

  1. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
  1. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
  2. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
  1. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
  1. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
  2. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Dari cadangan pangan yang diatur oleh Undang Undang Pangan, ternyata cadangan pangan Pemerintah, seringkali muncul menjadi masalah yang merisaukan. Adakalanya, kita harus menanggung malu karena adanya kebijakan yang merendahkan harga diri bangsa. Contoh ketika bangsa kita terpaksa harus membuka lagi kran impor yang selama 3 tahun berturut-turut tertutup rapat.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, baru saja bangsa kita memperoleh Piagam Perhargaan dari IRRI dan FAO atas keberhasilannya meraih Swasembada Beras. Yang membuat kita nelangsa, impor beras ditempuh, karena untuk mengisi cadangan beras Pemerintah yang makin menipis dan merisaukan ketersediaan beras di masa depan.

Penyempurnaan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, pelan tapi pasti, terus digarap Pemerintah. Diawali dengan langkah menggenjot produksi dalam negeri setinggi-tingginya hingga ke aturan pembiayaan Cadangan Pangan terekam cukup serius ditempuh Pemerintah. Hal ini wajar tercipta, karena Pemerintah tidak mau lagi kecolongan karena keteledorannya dalam merancang perencanaan pangan.

Memang hingga kini bangsa ini belum memiliki perencanaan pangan, baik di tingkat Pusat atau Daerah yang berkualitas. Kita tidak tahu secara pasti, mengapa Pemerintah seperti yang ogah-ogahan membuatnya. Mengamati perjalanan pembangunan pangan di negeri ini, terutama dalam mempercepat tercapainya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, soal perencanaan pangan yang berkualitas, sangat mendesak untuk kita miliki.

Tanpa adanya perencanaan pangan, boleh jadi pembangunan pangan yang kita jalani hanyalah sekedar menjalankan gugur kewajiban dan bergerak asal maju, tanpa adanya spirit untuk melahirkan terobosan cerdas pembangunan pangannya sendiri. Kita percaya Bappenas dan Bapanas, bakal mampu tampil sebagai ‘prime mover’ dalam penggarapannya. Pertanyaannya adalah adakah kemauan politik untuk segera dilakukan ?

Ingat apa yang disampaikan Proklamator Bangsa Bung Karno sekitar 70 tahun lalu. Dengan lantang Presiden pertama NKRI ini menyatakan pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Pangan mesti dikelola dengan sungguh-sungguh. Setiap Pemerintahan yang memegang kekuasaan dituntut untuk tidak main-main dalam urusan pangan. (es)

Penulis, Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jabar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga