Selasa, 16 April, 2024

Artikel Terbaru

Jokowi Kesal Data Pertanian Amburadul, Kebijakan Pupuk Subsidi Jadi Nggak Betul

ktnanasional.com – Jakarta.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.

Dia pun membeberkan betapa tidak akuratnya data pertanian di Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi, dia bilang pemerintah sudah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton.

Penentuan jumlah subsidi sebanyak itu dilakukan berdasarkan data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya di lapangan masih banyak sekali keluhan petani tak mendapatkan pupuk subsidi.

“Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, ‘Pak pupuk ndak ada pak’,” kata Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).

Jokowi mengungkapkan penyebab pupuk subsidi tak sampai ke petani sebetulnya banyak, bisa saja pasokannya berkurang atau distribusinya tidak benar.

Namun, bisa jadi juga terjadi karena data penggunanya kurang tepat. Misalnya saja, petani di seluruh Indonesia butuh subsidi 13 juta ton, namun dalam data yang digunakan pemerintah kebutuhan cuma tertera 9 juta ton.

“Mungkin supply kurang, atau distribusinya nggak betul. Tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton, ternyata 13 juta ton misalnya, udah rampung ndak ada keluhan kan,” ungkap Jokowi.

Soal Sensus Pertanian sendiri Jokowi mendukung penuh untuk dilakukan. Malah kalau bisa sensus yang selama ini dilakukan 10 tahun sekali kalau bisa dilakukan menjadi 5 tahun sekali agar data yang didapatkan makin akurat mengimbangi perkembangan dinamika di lapangan.

“Saya dukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini, pelaksanaan terakhir 10 tahun lalu, menurut saya juga kelamaan. Udah berjalan berubah tiap tahun, keputusannya masih pakai data keputusan 10 tahun lalu. Harusnya ini tiap 5 tahun lah, biayanya juga nggak banyak kan, berapa sih? Rp 3 triliunan lah, betul nggak,” ungkap Jokowi.

“Tapi itu penting, bagaimana saya bisa putuskan sebuah kebijakan kalau datanya nggak akurat, harus yang paling update, paling terkini,” pungkasnya. (*)

 

 

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga