Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Kawasan Hutan Jambi dalam Pusaran Konflik: Tuntutan Keadilan Masyarakat Atas Lahan yang Terancam

ktnanasional.com – JAMBI. Sejak lama, kawasan hutan Jambi telah menjadi pusaran konflik. Keterlibatan eks PT RKK (Riau Karya Kencana) hanya memperkompleks masalah yang telah berlarut. Saat ini, sorotan tertuju pada Pemerintah Provinsi Jambi yang dianggap lamban dalam merespons dan menyelesaikan konflik tersebut.

Pendopo kantor gubernur Provinsi Jambi kini menjadi saksi bisu perjuangan empat Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah memilih untuk bermukim selama hampir tiga minggu. Tidak sekadar simbolik, kehadiran mereka di pendopo menunjukkan urgensi dan keputusasaan dalam memperjuangkan hak atas tanah yang selama ini mereka garap.

Aksi demonstrasi mereka mendapat sorotan ketika Christian Napitupulu, Ketua PW STN (Sekretariat Nasional Perhutanan Sosial), mengecam Pemerintah Provinsi Jambi, terutama beberapa instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, hingga Ketua DPRD dan Kanwil ATR/BPN Jambi. Alasannya, mereka dianggap mengabaikan putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah inkrah sejak 2014.

“Keputusan PTUN seharusnya menjadi fondasi dalam menyelesaikan konflik ini. Namun, apa yang kita lihat hari ini? Masyarakat yang berjuang mendapatkan haknya, sementara Pemerintah Provinsi Jambi terkesan menutup mata,” ujar Christian dengan penuh emosi.

Selain itu, ia menyoroti Kementerian KLHK yang sudah mengeluarkan surat perintah kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan verifikasi serta meminta Gakkum untuk mengamankan kawasan hutan. Namun, semuanya tampaknya menguap tanpa tindakan konkret.

Dugaan maladministrasi juga mencuat, terutama terkait kepemilikan sejumlah koperasi di kawasan hutan. Sebagai contoh, Koperasi Fajar Pagi yang seharusnya hanya memiliki Surat Perjanjian Kerja untuk 74 hektar, kini dituding menguasai lahan hingga 900 hektar. Situasi serupa juga terjadi pada Koperasi Bina Usaha.

“Ada dugaan kuat bahwa PT RKK mencoba menguasai lahan dengan membentuk koperasi. Mereka hanya membutuhkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melanggengkan klaim mereka, tanpa memperdulikan regulasi yang ada,” imbuh Christian.

Di tengah konflik yang memanas, keempat KTH berpegang teguh pada prinsip Perhutanan Sosial sesuai regulasi Permen KLHK. Mereka berharap bisa menjalin kemitraan dengan PT WKS, pemilik konsesi lahan seluas 2.391 hektar.

Menutup pernyataannya, Christian menekankan, “Ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah konkret demi keadilan dan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.”

Kini, masyarakat Jambi dan seluruh Indonesia menunggu dengan penuh harap, apakah suara keadilan ini akan mendapatkan respons yang layak dari pemerintah. Sebuah respons yang tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial bagi masyarakat yang telah lama berjuang di tanah leluhur mereka. (admin)

Artikel telah tayang di jambilink.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga