Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Kelompok Tani di Kutim Datangi DPRD, Terkait Empat Warga Ditahan Polisi karena Pertahankan Lahan

ktnanasional – KALIMANTAN TIMUR, KUTAI TIMUR. Sejumlah anggota Kelompok Tani Benu Muda Saleh kembali mendatangi Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk menyampaikan dua tuntutan. Di antaranya terkait persoalan lahan dan empat anggota kelompok tani yang ditahan di Polres Kutim. Lahan tersebut berada di Kecamatan Rantau Pulung.

Iwansyah, koordinator lapangan mengungkapkan, persoalan ganti rugi tanaman di atas lahan tersebut hendaknya segera diselesaikan. “Ganti rugi tanam tumbuh. Jika tidak mengindahkan lahan, setidaknya tanam tumbuh yang diganti rugi,” ungkapnya.

Menurutnya, sekitar dua bulan lalu dirinya bersama petani lainnya hendak beraktivitas. Namun, mereka justru diminta oleh petugas keamanan untuk meninggalkan lahan tersebut karena perusahaan mengeklaim sudah selesaikan pembayarannya.

“Terus terang kami merasa tidak nyaman dengan hal ini. Seolah-olah kami mengganggu kegiatan mereka dan dihadapkan dengan aparat,” tandasnya.

Pihaknya meminta pemangku kebijakan agar membantu menyelesaikan hak mereka. Di samping itu, para petani sudah terlampau sering menyampaikan masalah demikian kepada pihak perusahaan. “Mereka selalu mengintimidasi kelompok kami. Buktinya ada yang ditahan empat orang itu,” ujarnya.

Penahanan tersebut akibat mereka mempertahankan lahannya agar tidak digusur perusahaan. “Sudah ada sebulan dua minggu, dan kami meminta untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Kami beri surat pernyataan, tapi kami tidak mau. Kalau kami tanda tangani sama saja kami bunuh diri,” tegasnya.

Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Ketua Komisi A DPRD Kutim Basti Sangga Langi berharap ada komunikasi dengan pihak olres untuk dilakukan penangguhan penahanan terlebih dahulu. “Kami akan koordinasikan dahulu terkait permasalahannya apa,” ujar Joni, setelah pertemuan dengan kelompok tani, Kamis (16/11).

Dewan juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai tuntutan ganti rugi oleh kelompok tani. Menurut Basti Sangga Langi, saat hearing sebelumnya pihak perusahaan tidak hadir. “Artinya perusahaan tidak ada niat baiknya. Kita sudah panggil, namun tidak hadir. Nah, hari ini (kemarin, Red)masyarakat kembali datang dengan dua tuntutan,” bebernya.

Basti juga menyinggung izin usaha pertambangan yang dimiliki perusahaan bersangkutan yang tidak terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kalau masalah perizinan nanti kita panggil PTSP. Itu kan wewenang dia. Terkait kementerian, saya sudah sampaikan bahwa ada PT Arkara Prathama Energy yang menambang di Kutim, tapi mereka tidak tahu,” imbuhnya. (admin)

artikel ini telah tayang di kaltimpos.jawapos.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga