Senin, 15 April, 2024

Artikel Terbaru

KEMAUAN POLITIK MENJAGA “RUANG PERTANIAN”

ktnanasional.com – OPINI. Ruang untuk pertanian, tentu harus dijaga dan dipelihara. Para perencana pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan, perlu memahami betapa strategis nya sektor pertanian dalam panggung pembangunan yang kita lakoni. Oleh karena itu, bila ada pihak-pihak yang ingin merebut ruang pertanian dan mengubah nya untuk kepentingan sektor lain, maka menjadi tugas kita bersama untuk melawan nya. Jangan biarkan ruang pertanian diserobot oleh oknum-oknum yang hanya mengejar kepentingan jangka pendek.

 

Persoalan serius yang perlu ditangani secara cermat dalam kaitan nya dengan pemeliharaan ruang pertanian adalah perlu nya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yang terekam semakin membabi-buta. Banyak ruang pertanian yang digunakan untuk pemukiman dan perumahan penduduk. Ada juga ruang pertanian yang diambil untuk mengembangkan kawasan industri. Yang cukup memilukan ketika ruang pertanian minta

direlakan untuk dijadikan pengembangan infrastruktur dasar atau digunakan untuk pembangunan bandara internasional.

 

Sekali pun bangsa ini telah memiliki regulasi setingkat Undang Undang, namun pengaturan ini, keampuhan nya terkesan belum seperti yang diharapkan. UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lebih mengemuka sebagai hiasan kata-kata yang tidak mampu melawan tekanan pihak-pihak tertentu. Mereka ini cenderung ingin mengambil ruang pertanian untuk digunakan bagi sektor pembangunan lain, yang secara kalkulasi ekonomi lebih memberi keuntungan pribadi atau kelompok nya.

 

Langkah memelihara ruang pertanian sudah sewajar nya dimulai dengan ada nya “kesadaran bersama” dari seluruh warga bangsa, akan penting nya dunia pertanian bagi kehidupan. Pertanian, terutama yang berkaitan dengan bahan pangan pokok seperti beras, tidak boleh tidak, harus selalu tersedia dengan cukup.

 

Ketersediaan beras yang cukup menjadi kata kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Suasana ini akan terwujud sekira nya kita memiliki ruang pertanian yang memungkinkan untuk menciptakan ketersediaan pangan yang kuat. Inilah salah satu alasan nya, ruang pertanian jangan diganggu untuk keperluan sektor lain.

 

Pertanyaan kritis nya : ada apa sebetul nya dengan alih fungsi lahan di negeri ini. Mengapa sekali pun dari sisi regulasi kita sudah memiliki Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, masalah alih fungsi lahan tetap berlangsung ?

 

Apakah hal ini terjadi dikarenakan kurang berkualitas regulasi yang dihasilkan, sehingga dengan mudah nya dapat “dilawan” oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu dengan alih fungsi lahan ? Atau ada hal lain, yang sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri ?

 

Alih fungsi lahan alias konversi lahan, memang telah berlangsung sejak lama di negara kita. Alih fungsi lahan bukanlah sebuah fenomena baru. Perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian, umum nya banyak terjadi di daerah yang selama ini mendapat julukan lumbung pangan.

 

Apa yang terjadi di Bekasi, Karawang dan Subang adalah sebagian contoh dari alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri. Jika daerah-daerah tersebut tidak dikendalikan pengaturan ruang pertanian nya, boleh jadi dalam 10 tahun ke depan, citra lumbung padi pun akan terlepas dari genggaman nya. Ini sebetul nya yang kita risaukan.

 

Jawa Barat sendiri dikenali sebagai salah satu Provinsi yang layak disebut lumbung padi nasional. 3 Kabupaten yang ada di Jawa Barat yakni Indramayu, Karawang dan Subang, tercatat sebagai Kabupaten tertinggi penghasil padi secara nasional. Jawa Barat selalu berlomba dengan Jawa Timur untuk menyabet peringkat pertama se Indonesia dalam menghasilkan produksi padi secara nasional.

 

Yang mencengangkan, dalam beberapa tahun belakangan ini, Jawa Tengah mampu menyalip Jawa Barat untuk menduduki peringkat ke dua sebagai Provinsi penghasil produksi padi terbesar se Indonesia. Catatan kritis nya adalah mengapa hal ini sampai terjadi ? Ada apa dengan pembangunan pertanian, khusus nya tanaman padi di Jawa Barat ?

 

Salah satu faktor penyebab nya, bisa jadi dikarenakan begitu gencar nya alih fungsi lahan yang berlangsung. Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di negeri ini, Jawa Barat tentu harus berpikir keras untuk memenuhi aspirasi penduduk nya, yang membutuhkan tempat tinggal keseharian nya.

 

Otomatis perlu disediakan perumahan dan pemukiman. Tinggi nya tekanan penduduk untuk mendapatkan tempat tinggal, menjadikan alih fungsi lahan tak terhindarkan. Pengalaman menunjukan, lahan yang paling diminati pengembang untuk membangun perumahan atau pemukiman adalah lahan-lahan yang telah matang.

 

Jika pendugaan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Barat kurang dapat dikendalikan dengan baik, menjadi hal yang sangat wajar bila ujung-ujung nya Jawa Barat hanya menduduki peringkat ke tiga dalam penghasil produksi padi terbesar di Indonesia. Padahal, sebelum-sebelum nya Jawa Barat selalu menempati peringkat pertama atau kedua.

 

Itu sebab nya, jika Visi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin menjadikan Jawa Barat Juara dalam hal penghasil produksi padi tertinggi di tingkat nasional, maka upaya mengendalikan lahan pertanian, khusus nya sawah, perlu teris ditingkatkan penanganan nya. Pemprov Jawa Barat harus berani menolak secara tegas, seandai nya ada bujuk rayu pihak-pihak tertentu yang berkehendak untuk mengambil ruang pertanian bagi kepentingan pribadi atau kelompok nya.

 

Ruang pertanian mutlak dipersepsikan sebagai investasi masa depan. Ruang pertanian inilah yang akan menjadi penyangga kehidupan warga bangsa guna menyambung nyawa kehidupan. Tanpa ada ruang pertanian, muncul persoalan, mau dimana generasi mendatang menanam padi untuk memberi makan rekan-rekan sebangsa nya.

 

Untuk itu, Pemerintah sebagai pengendali kebijakan jangan pernah main-main dengan alih fungsi lahan. Pemerintah perlu tetap konsisten dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam regulasi. Konsistensi Pemerintah mengendalikan alih fungsi lahan, menjadi salah satu kata kunci dari kelestarian ruang pertanian. (PENULIS, KETUA DEWAN AHLI KTNA JAWA BARAT).

Oleh : Etang Sastraatmadja

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga