Jumat, 31 Mei, 2024

Artikel Terbaru

Kementan Tegaskan Kuota RIPH Bawang Putih Seusai Kebutuhan

ktnanasional – JAKARTA. Kementerian Pertanian menjamin pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih pada 2024 hanya akan sesuai kuota yang telah ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yakni sebanyak 650 ribu ton. Namun diakui pemberian RIPH pada 2023 mencapai 1,2 juta ton, padahal kesepakatannya hanya 560 ribu ton.

“Kementan akan mengevaluasi teknis kembali pemberian RIPH, agar tujuan awalnya yakni memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan meningkatkan produksi dapat terpenuhi,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, di Jakarta, Jumat (5/4) terkait berita dugaan maladministrasi dalam layanan RIPH di Direktorat Jenderal Hortikultura yang disampaikan Ombudsman.

Boga menegaskan, pihaknya tidak pernah ada keinginan dari Kementerian Pertanian untuk mempersulit ijin impor melalui RIPH. Saat ini, pemberian ijin impor produk hortikultura melihat kondisi pasokan dari dalam negeri, khususnya saat musim panen raya. Karena itu, perizinan impor akan dibatasi agar tidak mengganggu harga pembelian komoditas petani dalam negeri.

Kuntoro mengatakan, kewajiban tanam sebesar 5 persen dari total kuota RIPH merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis. Ketentuan wajib tanam merupakan sebuah niat baik untuk meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri, dan apabila terjadi pelaksanaannya belum maksimal atau menyimpang maka wajib diawasi bersama, termasuk koordinasi dengan ombudsman dan Aparat Penegak Hukum.

Kuntoro menambahkan, ketentuan wajib tanam tidak perlu untuk dihapuskan, melainkan perlu peningkatan pengawasan. Hingga saat ini memang Kementan mendata sebanyak 50 persen dari sekitar 400 perusahaan yang mendapat RIPH tidak menjalankan kewajiban banyak tanam.

Kementerian Pertanian juga melalui Ditjen Hortikultura menegaskan terus melakukan perbaikan layanan sistem RIPH Online dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selama ini layanan online dilakukan oleh petugas dengan sistem buka tutup,  dengan maksud prioritas kepada pendaftar yang sudah masuk terdahulu untuk diselesaikan dulu prosesnya.

Ditjen Hortikultura juga akan mengurangi penundaan berlarut pemrosesan permohonan RIPH yang kewajibannya sudah lengkap dan layanan tidak melebihi baku mutu waktu serta ketentuan. Saat ini pengawasan internal di Kementan makin ketat. Apalagi setelah diisinya jabatan  Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto.

“Kementan berterimakasih kepada pihak Ombudsman yang berkomitmen menjaga institusi kami terhadap penyelewangan, dan membantu Kementan dalam menjaga integritas dengan pencegahan Maladministrasi. Silahkan dilaporkan ke APH bila ditemukan bukti penyelewengan yang kuat,” ujar Kuntoro. (admin)

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga