Jumat, 31 Mei, 2024

Artikel Terbaru

KTNA Garut Kaget Saluran Pertanian Hilang Adanya Bangunan Pabrik, KLHK Diminta Hentikan Proses Perizinan AMDAL

ktnanasional – JAWA BARAT, GARUT. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Endang Solihin, kaget adanya informasi salauran pertanian sepanjang 666 m2 di Kecamatan Cibatu, hilang lantaran sudah tertutup oleh bangunan pabrik milik perusahaan asing.

“Kenapa bisa begitu? saluran air pertanian apalagi aktif kenapa bisa hilang, seharusnya saluran air pertanian tersebut dijaga dan dilindungi, bukannya menjadi hilang,” ujar Ketua KTNA Kabupaten Garut, Endang Solihin, Kamis (16/4/2024).

Menurut Endang Solihin, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, harus segara melakukan pengecekan ke lokasi saluran pertanian yang saat ini kondisinya hilang sudah tertutup oleh bangunan pabrik.

“Jadi begini, saluran air pertanian merupakan salah satu kebutuhan bagi para petani. Seharusnya, pihak perusahaan yang hendak membangun dan mengetahui adanya saluran pertanian terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.

Kalau seperti ini jelas sangat merugikan para petani,” katanya. Endang menjelaskan, pihaknya juga mengetahui adanya saluran pertanian hilang atau diduga diserobot oleh pihak perusahaan dari informasi berita di media online.

Tentunya, hal ini sangat disayangkan. “Selain diduga melakukan penyerobotan lahan, bangunan pabrik yang saat ini sudah ada, ternyata sama sekali belum mengantongi izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan olek Kementrian Lingkungan Hidup,” katanya.

Garis warna merah merupakan saluran pertanian yang saat ini diduga sudah diserobot.

Endang juga mengaku, terkait saluran air pertanian atau irigasi tersier sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 474 tahun 2011, dalam Perbup tersebut diatur pula terkait irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian.

“Kan jelas dalam Perbup 474 tahun 2011, harus ada izin dari Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab irigasi pertanian atau saluran pertanian. Apalagi ini kondisinya aktif, pihak perusahaan bisa mengajukan permohanan, tidak seperti sekarang ini saluran pertanian hilang tertutup bangunan,” tegasnya.

Ia juga mendesak, Pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini Dinas Pertanian untuk melakukan tindakan dan melaporkan pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalu memang diduga terjadi penyerobotan lahan, kan sudah masuk dalam Pidana, ini tidak bisa dibiarkan, sudah merugikan para petani,” ucapnya.

Endang juga dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian termasuk KTNA yang ada di Kecamatan Cibatu.

“Saya akan mengintruksikan KTNA di Cibatu untuk melihat kelokasi terkait adanya saluran pertanian atau irigasi tersier hilang,” ungkapnya.

KTNA Kecamatan Cibatu, KLHK Sebaiknya Hentikan Proses AMDAL

Sementara Maman Sudirman, mengatakan, pihaknya sudah melihat kondisi saluran pertanian yang saat ini sudah tidak ada lantaran sudah berubah menjadi bangunan pabrik.

“Selain melakukan pengecekan, dirinya juga sudah menanyakan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berada di dua desa, yakni Desa Sindangsuka dan Desa Mekarsari,” ujarnya.

Mereka kata Maman, kedua P3A tidak pernah diajak bermusyawarah terkait akan ada pembangunan pabrik tersebut. Bahkan, mereka hanya diam tidak berbuat apa-apa saat mengetahui salruran pertanian yang masuk ke irigasi tersier menghilang.

“Saya tegaskan, saluran irigasi tersier maupun sekunder tidak bisa dijual belikan, terkecuali ada izin dari pemerintah setempat. Ini jelas masuk dalam pidana diduga sudah melakukan penyerobotan lahan pertanian,” tegasnya.

Maman heran, pihak perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan para petani yang tergabung dalam P3A yang berada di dua desa tersebut atau masyarakat. Sudah jelas dalam memproses AMDAL ada kegiatan sosialisasi tersebut.

“Ini bagaimana AMDALnya, katanya belum selesai. Kementrian KLHK sebaiknya jangan memproses dahulu sampai ada penyelesaian yang saat ini terjadi. Heran saja AMDAL belum selesai bangunan sudah berdiri,” ungkapnya.

Dinas Pertanian Akan Lakukan Survai

Sementara Kepala Bidang Prsarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rahmat Jatnika, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas PUPR untuk melihat site plain pembangunan pabrik di Cibatu.

“Saya akan berkoordinasi dahulu dengan Dinas PUPR, akan melihat dahulu site plainnya. Kan sebelum membangun pasti ada site plain,” ucapnya.

Selain itu juga, Dinas Petanian akan melakukan survai kelokasi untuk memastikan terkait saluran pertanian di daerah tersebut hilang.

“Ya, tentunya kita akan melihat secara langsung kelokasi, setelah melihat site plain dari Dinas PUPR Garut,” singkatnya.

Sementara hingga saat ini Prianganinsider.com belum bisa memintai keterangan dari pihak perusahaan yang mendirikan pabrik di Kecamatan Cibatu. Bahkan, tidak ada yang mengetahui keberadaan kantor pihak perusahaan tersebut. (admin)

artikel ini telah tayang di prianganinsider.pikiran-rakyat.com

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga