Jumat, 19 April, 2024

Artikel Terbaru

LAHAN PERTANIAN SEBAGAI “INVESTASI KEHIDUPAN”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

ktnanasional.com – Tujuan 15 dari Sustainable Development Goals (SDG) bicara soal Ekosistem daratan (Life on land). Esensi nya seluruh bangsa di dunia dituntut untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, kemudian melawan perubahan lahan menjadi gurun, lalu menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Dari sekian banyak tujuan yang ingin diraih, upaya penyelamatan lahan pertanian agar tetap ada dan tidak berubah fungsi menjadi lahan non pertanian, kelihatan nya menjadi sangat serius untuk dikendalikan secara lebih berkualitas. Terlebih-lebih kalau selama ini terekam tengah berlangsung proses alih fungsi lahan yang membabi-buta.

Bagi negara agraris, seperti hal nya Indonesia, lahan pertanian merupakan kekayaan yang perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Bukan saja lahan pertanian merupakan investasi kehidupan, namun jika dikaitkan dengan mata pencaharian rakyat, ternyata sebagian besar warga bangsa berprofesi selaku petani dalam arti luas, dari hulu ke hilir, meliputi aspek produksi, pasar dan konsumsi.

Di sisi lain, lahan pertanian yang kita miliki, khusus nya lahan sawah, kini terlihat sedang sakit. Kesehatan lahan sawah kita mulai terganggu karena lebih dari 40 tahun dibombardir terus menerus oleh pupuk kimia untuk meningkatkan produksi setinggi-tinggi nya. Coba, kalau saat itu proses pemupukan yang dilakukan melalui kombinasi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Boleh jadi lahan sawah tidak sakit seperti sekarang.

Membuat lahan pertanian menjadi tidak sehat, sebetul nya merupakan keteledoran kita dalam mengelola lahan pertanian yang ada. Padahal, nenek moyang kita telah mewanti-wanti agar lahan pertanian dapat kita pelihara dengan sebaik-baik nya agar generasi mendatang masih bisa menikmati nya. Sayang, amanat ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya ingin mengejar keuntungan sesaat.

Namun begitu, angin segar untuk menyembuhkan lahan pertanian yang tengah sakit, lagi-lagi dihembuskan Pemerintah. Belum lama berselang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak kepada seluruh warga bangsa untuk melakukan pemupukan organik. Kesadaran ini muncul setelah diketahui banyak nya lahan yang tidak subur karena terlalu banyak nya pupuk kimia di berikan kepada lahan pertanian.

Semangat mengkampanyekan lagi penggunaan pupuk organik, sebetul nya merupakan lagu lama yang dikumandangkan Pemerintah. Beberapa tahun lalu, kita juga dihebohkan oleh bewara Pemerintah tentang perlu nya “Go Organik”. Lewat penegasan ini Pemerintah berkeinginan agar penggunaan pupuk kimia dikurangi dan diimbangi dengan penggunaan pupuk organik.

Sayang, kemauan politik ini tidak didukung oleh tindakan politik. Kebijakan pupuk bersubsidi yang setiap tahun menggelindingkan anggaran sekitar 30 trilyun rupiah, masih saja didominasi oleh pupuk kimia. Kalau pun di dalam nya ada pupuk organik, semua itu tak lebih hanya dijadikan “pemantes” kebijakan. Secara kuantitas, pemakaian pupuk organik dalam kebijakan pupuk bersubsidi sangat minim.

Kalau saja lahan pertanian bisa bicara, tentu lahan-lahan ini akan berteriak dengan lantang dan meminta kepada Pemerintah untuk menyetop penggunaan pupuk kimia. Lalu, andaikan lahan-lahan pertanian ini dapat protes, tentu akan berduyun-duyun datang ke Senayan, Jakarta untuk menyampaikan kata hati nya. Lahan-lahan pertanian, tentu akan orasi terkait semakin tidak sehat nya keadaan lahan yang ada.

“Suara” lahan pertanian semacam ini, ada baik nya dicermati dengan seksama. Kerisauan nya, penting dijawab dengan jalan keluar yang sifat nya memecahkan masalah. Disinilah kepiawaian kita dalam menjawab sangat dibutuhkan. Keberpihakan terhadap lahan pertanian, perlu muncul dalam kebijakan pembangunan pertanian yang dirumuskan. Upaya menggenjot produksi, jangan sampai mengorbankan lahan pertanian yang ada.

Lahan pertanian produktif, khusus nya sawah, penting untuk dilindungi dan dikendalikan dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab. Fakta menunjukan, ada nya regulasi setingkat Undang Undang pun terbukti belum mampu menyelesaikan alih fungsi lahan pertanian produktik menjadi non pertanian. Bayangkan, bila tidak ada regulasi. Para penggerus lahan pasti akan sesuka hati mengalih-fungsikan lahan yang ada.

Dihadapkan pada suasana yang demikian, terutama bila lahan pertanian dipersepsikan sebagai investasi kehidupan, maka upaya penyelamatan lahan pertanian produktif, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dalam pelaksanaan nya kita tidak boleh hanya mengandalkan kepada kebijakan dan program yang digarap Pemerintah, tapi sudah sepatut nya penanganan yang ditempuh harus melalui gerakan masyarakat yang dikemas oleh segenap komponen bangsa.

Dalam gerakan, keserempakan dan keterpaduan unsur penta helix benar-benar sangat dibutuhkan. Setiap komponen bangsa diminta untuk berkontribusi dalam penyelamatan lahan pertanian produktif. Kongkalikong antara pejabat Pemerintah dengan para pengusaha tentu akan terdeteksi sedini mungkin, sehingga tidak ada yang disembunyikan dalam rumusan yang jadi kebijakan.

Membabi-buta nya alih fungsi, pasti akan dapat dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Pemerintan, dituntut untuk menjaga tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan. Ruang pertanian akan dipertahankan. Tidak ada lagi cerita praktek jual beli tata ruang. Semua komit untuk melestarikan lahan sawah yang kita miliki dengan tidak ada niat sedikit pun untuk mengalih-fungsikan untuk keperluan sesaat.

Kini pokok masalah nya sudah mulai tergambarkan. Lahan pertanian, khusus nya sawah adalah investasi kehidupan bagi generasi mendatang. Untuk itu, sebagai bangsa yang hidup di negara agraris, kita perlu untuk berjuang guna mempertahankan keberadaan lahan sawah yang ada. Sebagai bangsa pejuang, tentu kita mampu mengemban amanat yang sangat mulia ini. (PENULIS, KETUA DEWAN AHLI KTNA JAWA BARAT).

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga