Sabtu, 20 April, 2024

Artikel Terbaru

Luas Pertanian Menyusut di Tengah Kemilaunya Tambang

ktnanasional.com – KALIMANTAN TIMUR. Harga beras belakangan naik tajam. Warga mengeluhkan itu. Di sisi lain, luasan lahan pertanian di Kaltim justru menurun. Padahal meningkatkan produksi padi, bisa menjadi salah satu solusi menekan tingginya harga beras.

KOMARIA, pedagang beras di Pasar Pandansari Balikpapan sejak sebulan terakhir mengaku lebih banyak menawarkan beras murah kepada pembelinya. Lantaran dalam kurun waktu tersebut, harga beras tak kunjung mengalami penurunan. Bahkan cenderung naik. Antara Rp 1.000 – Rp 2.000 per kilogramnya.

“Ada beras Sulawesi sama dari Surabaya. Yang Surabaya lebih mahal. Dan karena rata-rata pembeli suka beli 5 kilogram, jadi meski bedanya Rp 5 ribu, biasanya suka ragu (membeli). Pengin yang lebih murah biar bisa belanja yang lain,” ucap Komaria.

Untuk harga, beras dari Sulawesi biasa dijual Rp 12.500 per kilogram, medium I Rp 13.000 per kilogram, medium II Rp 13.500 per kilogram, dan premium Rp 14.000 per kilogram. Untuk beras dari Surabaya lebih mahal Rp 1.000 – Rp 2.000 untuk masing-masing jenis. Untuk itu, Komaria seperti pedagang lain, belakangan lebih banyak menjual beras dari Sulawesi.

“Itu juga stok (beras Sulawesi) sudah mau habis. Paling minggu-minggu ini sudah enggak ada. Dan stok selanjutnya belum ada informasi kapan datang,” ujarnya.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Lina yang saban pekan belanja beras di Pasar Pandansari mengeluhkan soal kenaikan harga beras. Menurutnya, meski kenaikan hanya Rp 1.000 – Rp 2.000, namun cukup memberatkan. Pasalnya, sepekan sekali untuk makan keluarganya dia harus menghabiskan 5 kilogram beras.

“Saya ingat dari Juli sampai sekarang itu setiap ke pasar beli beras pasti naik harganya. Dulu, 5 kilogram keluar uang Rp 73 ribu. Sekarang, Rp 78 ribu untuk merek beras yang sama,” ucap Lina.

Baik pedagang seperti Komaria maupun pembeli seperti Lina mengungkapkan keinginan yang sama. Harga beras bisa segera turun. Bagi pedagang, meski tidak terlalu berdampak besar, namun tetap memengaruhi penjualan. Sementara bagi Lina, dengan tidak bertambahnya uang belanja dari sang suami, tentu setiap rupiah baginya berharga. “Rp 5 ribu lumayan lho. Bisa tambah beli cabai atau bumbu dapur,” ujar warga Kelurahan Batu Ampar itu.

SOLUSI PEMERINTAH

Situasi harga beras yang tinggi tidak hanya terjadi di Balikpapan. Namun, di tingkat provinsi dan nasional. Itu sebagaimana diketahui karena dipicu sejumlah faktor. Dominan adalah el nino. Kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah penghasil beras Indonesia termasuk di Kaltim mengalami penurunan produksi bahkan gagal panen. Di sisi lain, ada kebijakan ekspor dari sejumlah negara penghasil beras.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltim Heni Purwaningsih menjelaskan, pemantauan pasar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim menunjukkan harga beras secara keseluruhan menunjukkan kenaikan yang serupa.

Termasuk di daerah produsen beras, seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. “Itu berlaku secara nasional ya. Artinya, seluruh daerah produsen beras di Indonesia mengalami kondisi serupa di mana memengaruhi cadangan beras secara nasional,” ucap Heni kepada Kaltim Post, Jumat (29/9).

Untuk Kaltim, situasi tersebut sangat memiliki dampak. Karena diketahui, sebagian besar pasokan beras di provinsi ini berasal dari luar seperti Jawa Timur dan Sulawesi. Sementara dalam prosesnya, keperluan beras di Sumatra juga kini banyak bergantung pada Sulawesi. Mengakibatkan semakin berkurangnya jatah beras untuk Kaltim.

“Jadi yang sebelumnya beras kuota itu untuk Kaltim, sekarang berubah untuk memenuhi stok di Sumatra. Artinya, terjadi perubahan peta distribusinya,” ungkap Heni.

Data Disperindagkop-UKM Kaltim per September menunjukkan keperluan beras secara total di 10 kabupaten/kota mencapai 92.150 ton. Dengan jumlah stok total 137.520 ton. Dengan kondisi tersebut, ketahanan stok beras di Kaltim tersisa hingga 1,5 bulan ke depan. Melihat situasi tersebut, Heni menjelaskan pihaknya sejak awal sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk bisa menambah pasokan dan menekan kenaikan harga beras.

“Kerja sama kami dengan berbagai stakeholder seperti Bulog, distributor, dan dinas-dinas terkait di kabupaten/kota melakukan berbagai upaya. Untuk bisa menjaga daya beli dan menekan harga, kami melakukan kegiatan penyediaan pangan murah. Salah satunya komoditas beras. Operasi pasar dan membuka pasar murah di daerah-daerah khususnya yang secara distribusi lebih mahal dan sulit dijangkau,” beber Heni.

Bulog, kata dia, juga telah banyak membuka titik-titik penjualan beras murah untuk konsumen. Termasuk meningkatkan pasokan beras untuk menstabilkan harga di pasar. Sementara khusus untuk dinasnya, Heni menyebut sejak tahun lalu, Pemprov Kaltim telah menurunkan kebijakan subsidi bagi para distributor beras untuk biaya ongkos transportasi dari daerah produsen beras.

“Kebijakan subsidi itu sudah ada sejak tahun lalu. Dan kami perpanjang sampai tahun ini. Besarannya subsidi beragam kepada distributor yang sudah terdata di kami. Reduksi ongkos angkut bisa mencapai 50-70 persen. Dan hasilnya sangat mampu menekan kenaikan harga. Karena kita tahu, ongkos transportasi ini sangat besar memengaruhi harga sebuah komoditas,” jelasnya.

Hal serupa, kata dia, juga berlangsung di kabupaten/kota. Dan provinsi menyentuh subsidi tersebut ke daerah-daerah yang belum di-cover. Seperti subsidi ongkos angkut ke Kutai Barat dan Kutai Timur.

Heni pun memastikan, beras yang mendapat subsidi dari Pemprov Kaltim mendapatkan telah mendapat pengawalan dan pengawasan dari produsen sampai konsumen. “Dengan kebijakan itu mampu menekan kenaikan harga beras, oleh karena itu, ada potensi kebijakan subsidi juga akan kami lanjutkan tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan melonjaknya harga beras tidak hanya terjadi di Kaltim. Namun juga secara nasional. Karena adanya kecenderungan kurangnya suplai.

“Kita untuk saat ini banyak melakukan koordinasi kepada daerah-daerah produsen beras dan kepada daerah yang memerlukan pasokan,” ucap Isran setelah menghadiri konferensi pers Operasi Bedah Pintas Arteri Koroner Perdana di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jumat (29/9).

Ditanya soal semakin berkurangnya luasan lahan pertanian di Kaltim akibat alih fungsi lahan, Isran secara singkat mengungkapkan kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Sementara, soal program pengadaan lahan pangan sebagai food estate, Isran menyebut itu bergantung pada ketersediaan air. “Ya namanya harus ada air, bagaimana pembangunan food estate juga harus ada airnya,” ujarnya.

Diketahui, pada 2022 luas lahan panen padi di Kaltim berkurang dibanding tahun 2021. Meski ada penambahan di Kutai Kartanegara (Kukar), namun untuk sembilan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Begitu pula terkait produksi beras. Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU) yang menunjukkan peningkatan. Selebihnya mengalami penurunan.

Penurunan jumlah luas lahan pertanian di Kaltim diduga akibat masifnya penambangan batu bara. Juga adanya perluasan kebun. Namun, tambang batu bara yang dinilai paling mendominasi. Data Pemprov Kaltim menunjukkan luasan konsesi pertambangan batu bara di Benua Etam mencapai sekitar 4,13 juta hektare.

Angka itu luasnya nyaris seperempat dari total luas Kaltim sebesar 13 juta hektare. Jumlah yang jomplang bila dibandingkan luasan lahan panen padi. Yakni hanya 64.031 hektare. Bahkan luasan lahan pertanian itu menyusut, ketimbang tahun 2021 seluas 66.269 hektare. Adapun produksi batu bara juga meningkat. Pada 2020 terdapat 255.360.655 metrik ton. Sedangkan 2021 sebanyak 294.252.801 metrik ton.

IMPOR BERAS

Untuk mengantisipasi krisis beras secara nasional, Pemerintah Indonesia melalui Bulog pun telah melakukan mengimpor 2 juta ton beras. “Kami bekerja sama dengan membeli beras dari beberapa negara yang masih membuka ekspornya. Seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Hari ini (kemarin), kedatangan sisa beras dari Myanmar sebanyak 100 ribu ton dan Kamboja 10 ribu ton. Untuk disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat berkunjung ke Gudang Bulog Klandasan Ilir, Balikpapan, Sabtu (23/9).

Budi menyampaikan, beras yang diimpor dari negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, merupakan beras kualitas premium dengan broken 5 persen. Saat ini sudah ada 1,6 juta ton beras yang dikirim ke Perum Bulog untuk disebarkan ke seluruh Indonesia.

Menyisakan 400 ribu ton beras impor yang akan dikirim bertahap ke Indonesia. Mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu kemudian menggarisbawahi kebijakan impor beras.

Menurutnya, disebabkan ketersediaan beras dalam negeri yang tidak mencukupi karena fenomena alam yang terjadi sejak akhir 2022 hingga semester II/2023. Lanjut dia, sejak 2018, saat pertama kali diangkat menjadi dirut Bulog, dia sudah menolak kebijakan impor beras. Sebab, menilai produksi beras dalam negeri sudah mampu memenuhi keperluan, bahkan melebihi.

“Maka diutamakan produksi petani kita, dan selama empat tahun cukup. Bahkan tidak pernah impor. Tapi, banjir yang membuat gagal panen di beberapa wilayah yang menjadi produsen beras, akhirnya membuat pasokan kita kurang. Dan mau tidak mau harus impor, karena itu keperluan dasar. Mulai akhir 2022, kami melakukan impor penugasan sebanyak 500 ribu ton. Sudah dilaksanakan dan sudah habis,” ucapnya.

Budi melanjutkan, karena masalah cuaca yang berkepanjangan hingga tahun ini, produksi beras masih mengalami penurunan. Akhirnya, pada 2023, Perum Bulog kembali mendapat penugasan impor sebanyak 2 juta ton. Dengan jumlah itu, pasokan beras nasional sangat cukup dan dinyatakan aman sampai akhir tahun. (admin)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga