ktnanasional - JAKARTA. Nasib peternak unggas mandiri kerap terombang-ambing dipermainkan pasar. Dalam mengatasi dinamika yang kerap terjadi di dalam ekosistem perunggasan nasional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menawarkan skema closed loop dengan mengoptimalkan peran BUMN. Skema ini tengah dirancang guna dapat mendukung stabilisasi pasokan dan harga unggas.
Jatuhnya harga unggas dan naiknya harga pakan menjadi dilema bagi peternak unggas mandiri. Kondisi tersebut tidak lepas dari ketergantungan peternak pada integrator besar, baik pasokan bibit ternak dan pakan. Namun dalam pemasaran live bird, peternak mandiri harus bersaing dengan integrator tersebut. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah.
“Problem kita biasanya yang selalu terdengar adalah harga. Tatkala harga turun, kita pasti ramai. Karena itu penting kita membangun closed loop,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa saat Seminar Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional’ di Bogor, Rabu (24/1).
Dalam program closed loop, NFA akan mendorong BUMN PT Berdikari menjadi salah satu integrator yang baru untuk bersaing dengan perusahaan swasta yang saat ini ada. Nantinya, perusahaan plat merah tersebut akan menyediakan pakan dan GPS (Grand Parent Stock). “Tatkala closed loop ini sudah terbentuk, perlu komitmen kita menjaga closed loop yang baru ini. Jadi bagaimana kita mendorong Berdikari sebagai bapaknya teman-teman peternak mandiri. Dengan adanya ini, peternak mandiri akan bisa bersaing,” tuturnya.
Ketut juga menekankan penguatan ekosistem perunggasan nasional. Salah satu hal yang perlu dibangun bersama adalah keterpaduan data peternak. Dengan adanya data yang padu dan lengkap, pemerintah dapat lebih mudah dalam formulasi kebijakan yang tepat. “Saya juga ingin mendorong bagaimana memperkuat yang namanya data. Contoh kecil kita ingin memberikan bantuan terkait jagung,” ujarnya.
Dengan adanya data yang valid, pemerintah akan mudah membuat satu kebijakan. Karena itu, Ketut mengharapkan agar peternak mendiri mendaftarkan diri, sekaligus juga memperkuat data yang diperlukan Kementerian Pertanian. “Ke depan jika ada bantuan atau apapun namanya lagi, tidak lagi diulang-ulang mendata,” tegasnya.
Untuk diketahui, sampai 24 Januari 2024, realisasi penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang telah dilaksanakan NFA bersama Perum Bulog telah mencapai 87.833.255 kg. Adapun pagu yang telah ditetapkan yang ditargetkan kepada peternak di 14 provinsi total secara nasional adalah 195.475.170 kg.
Ketut mengatakan, dalam mendukung ketahanan pangan komoditas perunggasan, pihaknya membangun regulasi harga acuan. Harga acuan adalah harga yang dibangun sebagai pedoman pemerintah dalam mengambil langkah yang perlu dilakukan. “Harga acuan bukan harga eceran tertinggi (HET), harga acuan ini kita bangun, kita bentuk bersama-sama dengan stakeholder, berapa harga yang wajar, karena kita menganut mekanisme pasar,” tambahnya.
Ombusdman RI mensinyalir terjadi maladministrasi dalam kebijakan stabilitas pasokan live bird (ayam hidup) dan terjadi banyak masalah dalam supply-demand daging ayam. Demikian diungkapkan Anggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika.
Ombusdman RI mencatat setidaknya ada beberapa masalah yang terjadi dalam dunia perunggasan nasional. Pertama, pelaksanaan cutting yang tidak optimal karena penyelesaian sifatnya jangka pendek (instan) dan tidak menyelesaikan akar permasalahan atas over supply yang terjadi. Ditambah lagi hasil pemeriksaan Ombudsman kepada pemerintah, Kementerian Pertanian tidak mengatur pembagian wilayah kerja pada rantai pasok livebird.
Kedua, upaya meminimalisir suplly ayam melalui cutting secara merata tanpa adanya indikator yang jelas dalam pembagian dan pelaksanaannya. Kondisi ini membuat keseluruhan perusahaan akan terdampak kebijakan cutting. Namun setelah pelaksanaan kebijakan cutting masih terdapat surplus daging ayam. “Melalui data yang ada, Ombudsman mengusulkan dilakukan cross kuota untuk pemenuhan kekurangan pada wilayah yang kebutuhannya lebih tinggi dari produksinya,” katanya.
Yeka menilai, perlindungan peternak itu adalah hak peternak. Saat ini potensi kerugian materil dan immateril yang dialami peternak mandiri yaitu rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak, terhambatnya pembayaran utang-piutang peternak mandiri kepada perusahaan pembibit dan perusahaan pakan, terhambatnya proses pembayaran kepada peternak mandiri dalam program perlindungan stunting.
Melihat persoalan tersebut, kata Yeka, Ombudsman melakukan tindakan korektif dengan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) mengenai dugaan maladministrasi kebijakan stabilitas pasokan live bird (ayam hidup). Ada beberapa usulan Ombusdman. Pertama. memperkuat landasan hukum dalam pengurangan pasokan live bird akibat ketidakseimbangan suplai and demand.
Kedua, memperkuat sistem pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan produksi live bird melalui pelaksanaan audit, penyusunan data dasar produksi live bird di tingkat provinsi, dan memiliki perhitungan data konsumsi daging ayam di tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Ketiga, mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait data jumlah produksi live bird yang tersaji secara real time. Keempat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan peternak melalui program pendampingan. Kelima, penguatan lembaga dan peranan Tim Analisa Suplai dan Demand Live Bird yang lebih independen dalam proses pengambilan keputusan pengurangan pasokan live bird.
Keenam, program pengurangan pasokan live bird hanya pada provinsi yang mengalami kelebihan pasokan live bird dan pelaku usaha breeding farm yang melakukan importasi Grand Parent Stock (GPS). “Kami juga mengusulkan agar pemeritah menyusun sistem pengawasan pelaksanaan pengurangan pasokan live bird yang transparan dan akuntable dengan menggunakan teknologi informasi yang handal,” katanya. (admin)
