Selasa, 28 Mei, 2024

Artikel Terbaru

MENANGKAP ASPIRASI PETANI

 

ENTANG SASTRAATMADJA

ktnanasional.com – Ada pertanyaan penting yang pantas untuk dicarikan jawaban cerdasnya. Benarkah petani di negara kita merupakan warga bangsa yang teraniaya ? Pantaskah petani di negara kita menjadi warga bangsa yang tertindas ? Apakah betul sebagian besar kaum tani, khususnya petani berlahan sempit, hidup dalam kondisi yang memprihatinkan ? Dan seabreg pertanyaan lain, yang umumnya menggambarkan kenelangsaan para petani.

Sebagai warga bangsa yang merdeka, petani memiliki hak untuk hidup sejahtera. Petani tidak boleh terjebak dalam lautan kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Menjadi kewajiban Pemerintahlah untuk mensejahterakan petani. Di negeri ini, Pemerintah terbentuk atas amanat rakyat yang ditentukan lewat Pemilihan Umum setiap 5 tahunan. Pemberi mandat tersebut, sebagian besar adalah petani.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Pemerintah tentu harus serius dalam merancang program pembangunan, terutama yang arah dan kebijakannya untuk mensejahterakan para petani. Seluruh kemauan politik, secepatnya perlu diikuti oleh tindakan politik yang mendukung. Itu sebabnya, Pemerintah penting merumuskan langkah untuk meningkatkan harkat dan martabat petani ke arah yang lebih berkualitas lagi.

Sesuatu yang sangat wajar, bila para petani ingin hidup sejahtera. Di negeri ini, tidak ada seorang pun warga bangsa yang ingin hidup sengsara. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa setelah 77 tahun Indonesia merdeka, terekam masih banyak warga bangsa yang kondisi kehidupannya belum sejahtera ? Ada apa sebetulnya dengan tata kelola pembangunan yang selama ini kita jalani ? Hal ini, tentu perlu dijawab dengan penuh kejujuran dan obyektif dalam menganalisisnya.

Secara “political will” setiap Orde Pemerintahan di negara kita, senantiasa akan menjunjung nilai-nilai esensil yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dari ke 4 tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945, yang disebut dengan “memajukan kesejahteraan umum”, pada dasarnya merupakan hal yang secepatnya mampu diwujudkan. Sebab, pada suasana sejahtera inilah problem lahir batin manusia akan dapat terselesaikan.

Lalu, bagaimana dengan “political action” nya ? Inilah yang patut kita pahami bersama. Setiap Orde Pemerintahan, tentu memiliki strategi dan kebijakan dalam mengelola bangsa dan negara ini. Era Orde Lama tentu berbeda dengan gaya Orde Baru. Begitu pun dengan Orde Reformasi. Hanya, kita juga paham setiap Orde tidak ada satu pun yang menginginkan rakyatnya hidup menderita. Termasuk di dalamnya untuk mensejahterakan para petani.

Pembangunan petani, tentu harus dibedakan kemasannya dengan pembangunan pertanian. Tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatlan produksi hasil pertanian setinggi-tingginya menuju swasembada, sedangkan tujuan dari pembangunan petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani ke arah yang lebih berkualitas. Atas gambaran yang demikian, wajar jika disimpulkan pembangunan pertanian dan pembangunan petani identik dengan dua sisi dalam sebuah mata uang.

Oleh karena itu, menjadi tidak pas lagi jika ada anggapan yang menyatakan pembangunan petani merupakan bagian dari pembangunan pertanian. Justru yang penting didalami lebih jauh lagi adalah apakah tidak dibalik pola pikirnya ? Pembangunan pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan petani. Artinya, kalau tadi disebutkan tujuan pembangunan petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani, maka upaya peningkatan produksi hanyalah salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Masih banyak hal yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Soal harga bahan pangan yang dihasilkan para petani, tentu tidak akan dapat dinikmati oleh mereka, sekiranya Pemerintah tidak melakukan intervensi lewat kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah. Ini penting, karena bila tidak pengaturan harga oleh Pemerintah, maka petani hanya akan tampil sebagai bulan-bulanan para bandar atau tengkulak. Jika kondisi semacam ini tetap terjadi, maka petani tidak akan dapat hidup sejahtera dan bahagia.

Terkait dengan kebijakan harga ini, yang paling bertanggungjawab secara tugas dan fungsi Pemerintahan adalah Kementerian Perdagangan, dan bukan Kementerian Pertanian. Bahkan jika kita cermati fungsi dilahirkannya Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 66 Tahun 2021, lembaga pangan tingkat nasuonal ini memiliki fungsi menciptakan stabilisasi harga pangan. Hal ini pun jelas akan berdampak pada kesejahteraan petani.

Tidak hanya itu. Kesejahteraan petani juga dipengaruhi infrastruktur jalan di perdesaan, yang dalam penanganan nya ada di Kementerian PU. Urusan jalan rusak untuk mengefesienkan dan mengefektipkan pergerakan produk pertanian dari sentra produksi ke pasar, jelas bukan tanggungjawab Kementerian Pertanian. Secara tugas dan fungsi, Kementerian PU lah yang beetanggungjawab. Kita tahu persis, hal ini pun sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani.

Dengan gambaran seperti ini saja, terbukti kalau mewujudkan kesejahteraan petani, tidak mungkin tercapai, bila kita hanya mengandalkan kepada Kementerian Pertanian an sih. Namun, keterlibatan seluruh Kementerian/Lembaga itulah, penentu tercapainya kesejahteraan petani atau tidak. Itu sebabnya, diatas telah ditegaskan upaya menggapai kesejahteraan petani, dibutuhkan pendekatan pembangunan yang sifatnya multi sektor.

Terkait aspirasi kaum tani kekinian, sepertinya sudah sama-sama kita kenali. Begitu pun dengan apa yang menjadi keinginan (will) dan kebutuhan (need) kaum tani. Mereka, tidak neko-neko. Mereka hanya butuh jaminan, Pemerintah akan benar-benar bekerja keras dan cerdas, untuk sesegera mungkin mensejahterakan kehidupannya. Kaum tani ingin agar harkat dan martabatnya selaku warga bangsa, benar-benar dijaga dan dipelihara negara. Sebab, sesuai konstitusi, kaum tani di negeri ini, memiliki hak untuk hidup sejahtera.

Aspirasi kaum tani yang demikian, tentu saja penting kita cermati dengan seksama. Kita ingin agar para pengambil kebijakan benar-benar mampu menyelami apa yang menjadi “suara hati” petani, sehingga pada saat dilakukan perencanaan dan perumusan kebijakan, baik jangka panjang, menengah dan pendek, dapat senafas dengan apa yang terjadi dimasyarakat. Yang tak kalah menariknya untuk disampaikan, kita tidak ingin lagi Pemerintah menjebakan diri kepada kebijakan yang cenderung meminggirkan petani.

Kita ingin agar rancangan kebijakan yang disiapkan selalu mengarah kepada upaya pemberdayaan, perlindungan dan pembelaan petani terhadap perilaku oknum yang ingin memarginalkan kehidupan petani beserta keluarga nya. Suasana ini, penting kita cermati, agar apa yang akan digarap, betul-betul seiring dengan apa yang menjadi aspirasi petani itu sendiri. (PENULIS, KETUA DEWAN AHLI KTNA JAWA BARAT).

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga