Jumat, 23 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Modernisasi bidang pertanian, ketergantungan terhadap BBM kian tinggi

ktnanasional.com – JAWA TENGAH, SUKOHARJO. Pemerintah memberi alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan usaha bidang pertanian terhadap BBM masih tinggi. Kini, alat mesin pertanian (alsintan) sebagian besardioperasikan menggunakan BBM.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sukoharjo, Sukirno menyebut, pengolahan lahan pertanian  modern hampir sepenuhnya memanfaatkan mesin yang digerakan menggunan BBM. Traktor dan thresher perontok padi butuh solar, generator penyedot air bekerja menggunakan gas, demikian halnya combine atau mesin pemanen menggunakan pertalite.

“Kebutuhan BBM untuk usaha tani memang tinggi karena semua lahan digarap menggunakan alsintan,” kata Sukirno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (27/10).

Ia menyatakan, industri pertanian mendapatkan jatah subsidi BBM dari pemerintah. Namun, pemanfaat barang diatur dengan menggunakan surat rekomendasi dari pihak terkait. Di Sukoharjo, surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi khusus untuk usaha tani dikeluargakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan serta mendapat persetujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag).

Aturan alur administrasi, lanjut Sukirno, menjadi kendala petani mengakses hak mereka di Sukoharjo. Petani seolah-olah dipersulit saat akan mendapatkan jatah BBM. Barang tersedia, uang sebagai media tukar ada tetapi akan sia-sia apabila masa berlaku surat rekomendasi habis.

“Surat rekomendasi disini (Sukoharjo) hanya berlaku satu bulan. Padahal petani butuh BBM sepanjang masa tanam,” jelasnya.

Pihaknya telah mengajukan permohonan evaluasi masa berlaku surat rekomendasi pada dinas terkait, agar mengusulkan perubahan aturan pada bupati sebagai solusi kendala bidang usaha tani. Terlebih, pertanian menjadi prioritas nasional dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

“Mudah-mudahan bisa diperpanjang barang tiga bulan supaya petani bisa menghemat waktu dan biaya,” harap Sukirno.

Dilain pihak, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windaryatno menyampaikan, permasalahan petani terkedala mendapatkan BBM sudah terjadi sejak lama. Namun, bukan karena barang subsidi yang langka, melainkan peraturan terkait administrasi. Surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi hanya boleh dikeluarkan oleh dinas yang diserahi tanggung jawab oleh pemerintah daerah.

“Kami segera usulkan perubahan aturan kepada bupati agar lebih mempermudah penerbitan surat rekomendasi dan menambah masa berlaku surat,” ungkap Bagas.

Senada, Kepala Diskopumdag Sukoharjo, Iwan Setiyono menegaskan, kuota BBM yang diterima daerah dipasok oleh Pertamina berdasarkan perhitungan kebutuhan satu tahun. Di tahun 2023 ini Sukoharjo mendapatkan alokasi BBM sebanyak 29.524 kiloliter, kuota khusus usaha pertanian dijatah 1.811,12 kiloliter. Jumlah tersebut dibagi rata kesemua SPBU yang menjadi mitra pemerintah daerah untuk menyalurkan jenis BBM tertentu atau JBT.

Sedang  penerbitan surat rekomendasi pembelian berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Aturan tersebut memungkinkan rekomendasi bisa diterbitkan kepanjangan tangan pemerintah daerah hingga tingkat kepala desa atau lurah.

“Evaluasi aturan harus mempertimbangkan kuota BBM, jangan sampai jatah subsidi antara bidang usaha dan umum terganggu,” tutupnya. (Admin)

artikel ini telah tayang di elshinta.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga