Minggu, 21 April, 2024

Artikel Terbaru

Pasca Pemilu, Ada Apa dengan Beras?

ktnanasional – JAKARTA. Pemilihan Umum Presiden dan Calon Presiden telah diselenggarakan pada 14 Februari 2023. Berbagai misi dan visi disampaikan masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlepas dari janji-janji politik, ke depan persoalan pangan tetap menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah baru.

Siapa pun Presiden RI yang terpilih, persoalan pangan tak bisa diabaikan. Sejarah telah memberikan pelajaran besar bagi bangsa Indonesia. Kejatuhan Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru berawal dari masalah pangan, khususnya komoditas beras.

Sebagai produk pangan yang mayoritas masyarakat Indonesia konsumsi, beras bukan hanya komoditas strategis, tapi juga komoditas politik. Untuk menjaga stabilitas pangan, terutama harga beras, pemerintah melalui Perum Bulog telah menetapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Cadangan beras tersebut pemerintah gunakan untuk mengintervensi pasar ketika terjadi lonjakan harga. Saat ini setidaknya ada dua cara yang pemerintah pakai untuk menstabilkan harga beras yakni melalui bantuan pangan dan program SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan).

Sejak tak ada lagi program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), sejak tahun 2023 pemerintah menggelontorkan beras melalui Program Bantuan Pangan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pada tahun ini jumlah penerima ditambah menjadi 22 juta KPM dengan volume 10 kg/KPM.

Sedangkan program SPHP pemerintah tujukan untuk pasar komerisial. Melalui Perum Bulog, beras tersebut dilego dengan harga Rp 54.500/5 kg.`Harga tersebut diharapkan dapat menahan lonjakan harga, seperti yang terjadi dalam setahun terakhir. Bahkan saat ini harga beras terus bergerak naik. Harga beras premium kemasan 5 kg kini telah menembus lebih dari Rp 70 ribu.

Menyikapi kondisi perberasan saat ini, Presiden Joko Widodo, pasca pencoblosan Pemilu, Kamis (15/2) melakukan pengecekan ketersediaan CBP yang disalurkan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang.

Presiden menyampaikan, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan volume yang besar. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mencari beras dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau.

“Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah, sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi menganggap harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan belum masuknya hasil panen. Selain itu, jalur distribusinya juga terganggu banjir di sejumlah daerah seperti di Demak dan Grobogan.

“Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun, sambil menunggu panen. Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menepis anggapan kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau supply-nya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” jelasnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Khrisnamurti yang mendampingi Presiden RI mengatakan, saat ini Bulog secara rutin memasok Beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang, retail modern, pasar tradisional dan saluran distribusi lainnya.  Dengan ketersediaan beras SPHP, Bulog akan terus menggelontorkan Beras SPHP ini ke berbagai saluran distibusi guna memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi.

Selain beras SPHP. Pemerintah melalui Perum BULOG juga kembali menyalurkan Bantuan Pangan Beras ke KPM setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu. Hal ini sebagai upaya menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah ini.

Bayu juga menegaskan, dengan disalurkannya kembali bantuan pangan beras pasca Pemilu ini sebagai bukti nyata program tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu. Bantuan pangan ini merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras yang mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen. “Kami dapat pastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan,” katanya. (admin)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga