Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

PERHUTANAN SOSIAL 2023

ktnanasional.com – Jakarta. Problem Perhutanan Sosial, sebetulnya masih belum selesai. Berdasarkan pengamatan yang menyeluruh, terekam adanya persoalan-persoalan serius yang membutuhkan penanganan cukup sungguh-sungguh. Apakah itu yang berhubungan dengan aspek perencanaan atau pun pelaksanaannya di lapangan. Tanpa ditangani dengan baik,

SUKSES PERENCANAAN = SUKSES PELAKSANAAN

program Perhutanan Sosial, identik dengan mimpi indah di siang bolong.

Tahun 2022 telah kita lalui bersama. Sekarang kita memasuki tahun 2023. Kita berharap agar penyelenggaraan program Perhutanan Sosial tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini, tentu bukan hanya sebuah semangat, namun juga harus dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dituntut untuk membuktikan, tujuan program Perhutanan Sosial berujung pada terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar hutan. Bukan hanya sekedar meminjam-pakaikan lahan selama 35 tahun kepada rakyat semata.

Seperti yang kita kenali, program Perhutanan Sosial, pada dasarnya ingin mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatksn kualitas hidup masyarakat di sekitar hutan. Semangat semacam ini betul-betul sangat mulia. Apalagi jika dipahami, yang namanya hutan lestari merupakan harmoni dari pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Lebih keren lagi bila dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup berkualitas, yang intinya terselesaikannya persoalan lahir batin manusia.

Untuk mencapai tujuan seperti ini, tentu dibutuhkan adanya Grand Desain Perhutanan Sosial yang utuh, holistik dan komprehensif serta dirancang sebagai desain perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita telah memiliki Grand Desain lengkap dengan Roadmapnya, sebagaimana yang digambarkan diatas ? Atau kita baru memiliki Grand Desain-Grand Desain saja, mengingat tidak disusunnya Naskah Akademik berkualitas dalam Program Perhutanan Sosial itu sendiri ?

Disinilah dibutuhkan adanya kejujuran dari mereka yang selama ini diberi kehormatan dan tanggungjawab menyelenggarakan Program Perhutanan Sosial. Ini penting, karena Grand Desain adalah kompas yang akan menuntun kita dalam menjalankan program dan langkah yang bakal kita tempuh. Tanpa Grand Desain yang berkualitas, kita khawatir program Perhutanan Sosial akan bergerak tanpa arah dan hanya untuk memuaskan kepentingan sesaat. Padahal yang diperlukan adalah kepentingan jangka panjang guna melahirkan masyarakat sekitar hutan yang sejahtera dan bahagia.

Grand Desain Perhutanan Sosial yang berkualitas, juga menuntun kita kepada pelaksanaan program yang sifatnya “gerakan” dan bukan “keproyekan”. Perhutanan Sosial sepatutnya dikemas dalam gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Perhutanan Sosial adalah gerakan penta helix yang merupakan sinergi, kolaborasi dan harmonisasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Komunitas dan Media. Itu sebabnya, sebuah kekeliruan yang cukup mendasar jika kita tetap menjebakan diri, program Perhutanan Sosial dalam wujud keproyekan.

Sebetul nya tidak ada yang salah dengan program yang dikemas dalam bentuk keproyekan. Hal itu, sah-sah saja untuk dilakukan. Yang jadi soal, bila dalam pelaksanaan nya, ternyata ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelaksana proyek. Tidak jarang kita mendengar ada pelaksana proyek yang minta jatah sekian persen dari nilai proyek yang ada. Atau ada juga yang meminta sesuatu kepada pemenang tender proyek.

Begitulah cuitan-cuitan yang sering kita dengar dari pengalaman pelaksanaan program pembangunan yang dikemas dalam bentuk keproyekan. Sekarang, apakah Program Perhutanan Sosial akan tetap dipertahankan dalam bentuk keproyekan atau akan diarahkan menjadi pola hybrid ? Arti nya, selain disiapkan lewat pola keproyekan yang berkualitas, maka perlu dikembangkan pula yang nama nya kemasan gerakan.

Pola Proyek dan Gerakan penting dirajut sedemikian rupa, sehingga menjadi perpaduan berbasis teknokratik dan partisipatip. Pola gerakan pasti menuntut keterlibatan para pemangku kepentingan secara inten. Keterlibatan Pemerintahan, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media, menjadi syarat utama untuk mewujudkan program Perhutanan Sosial yang berkualitas.

Yang nama nya gerakan tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu seperti hal nya bentuk keproyekan. Gerakan dapat berjalan sepanjang waktu selama dibutuhkan masyarakat. Gerakan tidak bisa dihentikan selama masyarakat memerlukan nya. Itu sebab nya, mengapa banyak pihak yang berpandangan, program Perhutanan Sosial akan lebih mengena kepada tujuan nya, bila dikemas dalam bentuk sebuah gerakan.

Perhutanan Sosial, selayak nya tetap dijadikan pilihan kebijakan, ketika bangsa ini ingin segera menghapuskan kesengsaraan yang melanda sebagian besar masyarakat di sekitar desa hutan. Kita harus memiliki keyakinan, program Perhutanan Sosial adalah kegiatan yang dapat mempercepat tercipta nya kesejahteraan. Perhutanan Sosial merupakan obat manjur untuk menyembuhkan masyarakat yang selama terjebak dalam penyakit kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Kita masih memiliki waktu sekitar dua tahun ke depan sebelum Presiden baru terpilih. Persoalan nya adalah apakah bila Presiden Jokowi lengser, maka program Perhutanan Sosial juga akan bubar dengan sendiri nya ? Harus nya tidak. Sebab, program Perhutanan Sosial tidak ditentukan hanya oleh sosok Pa Jokowi. Siapa pun yang jadi Presiden di negeri ini, semesti nya tetap akan menopang program Perhutanan Sosial.

Untuk itu, program Perhutanan Sosial tidak cukup dipayungi oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 5 tahunan, namun akan lebih afdol lagi bila dipayungi oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang 25 tahunan. Sekira nya program Perhutanan Sosial telah dipatrikan dalam RPJP, maka setiap Presiden yang diberi mandat oleh rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negeri tercinta, secara akal sehat diminta untuk melaksanakan program Perhutanan Sosial secara sadar dan tanpa paksaan.

Jaminan program Perhutanan Sosial tidak akan berhenti seusai Presiden Jokowi lengser, tentu hal ini perlu diperkuat oleh ada nya regulasi yang selama ini digunakan untuk menetapkan RPJP. Jaminan ini benar-benar dibutuhkan, mengingat selama ini muncul kesan, setiap ganti Presiden, selalu ganti kebijakan. Apa yang dihasilkan oleh Pemerintahan sebelum nya perlu diganti. Pemerintahan yang baru harus selalu tampil beda dengan yang sebelum nya.

Pertanyaan tentang program Perhutanan Sosial apakah lebih baik dikemas dalam sebuah proyek atau gerakan, kelihatan nya sudah dapat terjawab dengan apa yang sudah digambarkan diatas. Ke dua pola ini, sebetul nya dapat digunakan selama kaedah-kaedah yang melandasi nya dapat dijalankan dengan baik. Justru yang sering kita dengar adalah ada nya perkembangan program Perhutanan Sosial yang kurang senafas dengan prinsip-prinsip Perhutanan Sosial yang disepakati.

Ini yamg harus dihindari. Kemuliaan program Perhutanan Sosial jangan sampai dinodai oleh kepentingan sesaat. Perhuranan Sosial hatus tetap ajeg dan konsisten sesuai dengan cira-cita kelahirannya. Kita ingin Perhutanan Sosial jadi solusi dalam rangka membangun hutan lestari dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Bersama Perhutanan Sosial kita lahirkan masa depan masyarakat sekitar hutan yang mampu hidup sejahtera dan bahagia. Semoga kita akan mampu membuktikannya.  (es)

Entang Sastraatmadja, Penulis adalah Ketua Dewan Ahli KTNA Jawa Barat

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga