Sabtu, 24 Februari, 2024

Artikel Terbaru

Problem Sawit Masih Rumit

ktnanasional – JAKARTA. Tak perlu diragukan lagi, sawit menjadi komoditas andalan bagi Indonesia untuk mendulang devisa negara. Namun tantangan dalam industri sawit sangat besar, bukan hanya dari luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Gelombang isu yang menerpa industri sawit tak pernah surut. Berbagai kampanye negatif, terutama dari negara-negara Uni Eropa dan AS dilontarkan untuk menyurutkan pertumbuhan sawit di dalam negeri. Meski di tengah hantaman berbagai gejolak, industri sawit menunjukkan ketahanan dan tumbuh positif.

Data menunjukkan nilai ekspor produk sawit pada tahun 2021 mencapai 36,3 juta dollar AS, tahun 2022 naik menjadi 39,0 juta dollar AS, kemudian tahun 2023 angka sementara sebanyak 31,4 juta dollar AS.

Dengan produksi sawit pada tahun 2021 sebanyak 51,3 juta ton, naik menjadi 51,25 juta ton tahun 2022 dan naik lagi menjadi 55,24 juta ton tahun 2023. Sedangkan volume ekspornya pada tahun 2021 sebanyak 34,589 juta ton. Pada tahun 2022 sebanyak 34,004 juta ton dan tahun 2023 mencapai 34,699 juta ton.

“Artinya dalam situasi yang tidak menentu sawit Indonesia masih bisa survive, bahkan juga bertumbuh di tengah resesi ekonomi dunia yang sedang berlangsung,” kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), Tungkot Sipayung saat Diskusi Sawit yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia, beberapa waktu lalu.

Meski pertumbuhan sawit masih positif, namun Tungkot mencatat ada 12 tantangan industri sawit ke depan. Diantaranya, ketidakpastian ekonomi global, geopolitik global (perang Russia-Ukraine dan Konflik di Asia Tengah), kebijakan atau regulasi dari negara Uni Eropa (EUDR) dan berbagai proteksi baru.

Tantangan lainnya, perubahan iklim dengan kondisi cuaca yang makin ekstrim, sehingga menyebabkan ketidakpastian produksi pertanian dan terjadinya kebakaran lahan, serta maraknya serangan hama penyakit tanaman. Di sisi lain, terjadi kegagalan mitigasi.

Kenaikkan harga pupuk, kelangkaan tenaga kerja, rendahnya produktivitas, biaya produksi naik melampaui laju peningkatan harga CPO juga menjadi tantangan yang tak mudah. Sementara hilirisasi sawit juga relatif masih dangkal dan cenderung statis, perkebunan sawit yang menghasilkan multiproduk yakni minyak, biomassa, dan jasa lingkungan, potensinya belum dimanfaatkan secara optimal.

Pekerjaan rumah lainnya dari pemerintah menurut Tungkot, legalitas perkebunan sawit rakyat sebagai bagian dari paket program PSR, sarpras dan hilirisasi, serta sertifikasi sustainability, bukan menjadi prasyarat program pemerintah. Karena itu, perlu upaya mempercepat persoalan legalitas lahan sawit rakyat. ”Pengelolaan industri sawit  masih tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri,” sesalnya.

Direktur Responsible Palm Oil Initiative (RPOI), Rosediana Suharto secara khusus memberikan catatan, kinerja industri komoditas sawit Indonesia pada 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi ini terkait perlambatan ekonomi global dan China yang bisa mengancam permintaan ekspor dan harga hingga penjegalan produk CPO RI di Eropa lewat Undang-undang Anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Menurutnya, perdagangan minyak sawit umumnya banyak menghadapi berbagai hambatan di Eropa. Dimulai dari munculnya Renewable Energy Directive 1 (RED-1),  kemudian  disusul dengan RED-II dengan aturan pelaksanaannya atau Delegated Regulation (semacam Peraturan Pemerintah di Indonesia).

“Peraturan Uni Eropa yang diperkenalkan pada Juni 2023 untuk mencegah impor komoditas yang terkait deforestasi dengan tujuan membatasi hilangnya hutan, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati,” katanya.

Direktur Executive Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat M. Sinaga memberikan beberapa saran untuk masa depan sawit Indonesia. Dengan istilah reposisi akseptabiliti minyak sawit dari “loyang” menjadi “emas”, Sahat mengatakan, strateginya yaitu memperkuat yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat.

Saran lainnya, optimalkan potensi perkebunan sawit rakyat. “Putihkan segera istilah keterlanjuran, dan lahan-lahan petani sawit yang masuk kategori hutan, namun telah tertanam sebelum 31 Desember 2020 itu baiknya diputihkan saja. Kemudian difokuskan pemberian sertifikat, agar mereka bisa bersertifikasi Sustainable – baik ISPO dan atau RSPO,” tegas Sahat.

Sahat juga berharap agar pemerintah melindungi industri perkebunan sawit agar bebas dari gangguan pihak. “Pemkab atau Pemkot setempat harus melindungi Industri ini dari gangguan pihak luar dan memberikan teguran atau larangan bagi mereka yang tanpa ijin, termasuk NGO memasuki dan mengganggu jalannya operasi industri ini,” tuturnya.

Bagi Sahat perlu ada political will dari pemerintah. Kebersamaan eksekutif dan legislatif dengan pengusaha bisnis sawit, termasuk pekebun rakyat agar industri sawit nasional itu dapat meningkat di pasar global.

“Para eksekutif dan legislatif perlu meninggalkan stigma lama bahwa pengusaha sawit itu selalu dinilai eksklusif. Pro sawit itu bukanlah untuk membela konglomerat, tapi mendukung industry sawit secara keseluruhan, termasuk petani sawit agar sawit Indonesia bisa berjaya di pasar global,” harapnya.

Melihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 persen, Peneliti Senior INDEF, Aviliani menilai menjadi sebagai peluang bagi industri minyak sawit. Potensi pasar dalam negeri yang besar dapat dimanfaatkan industri ini. Meskipun demikian, ia mengingatkan perbaikan pada sektor hulu industri sawit perlu dilakukan agar produktivitas dapat meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi potensi pasar dalam negeri yang menguntungkan bagi industri ini. Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, perbaikan pada sektor hulu industri sawit menjadi kunci. Peningkatan produktivitas di hulu akan mendukung daya saing dan keberlanjutan industri ini,” jelas Aviliani. (admin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

spot_img

baca juga