Rabu, 24 April, 2024

Artikel Terbaru

PUPUK OH PUPUK

ktnanasional.com – JABAR Subang.  Ketahanan pangan tentu harus menjadi perhatian kita bersama, berbagai masalah dan tantangan perlu kita sikapi serta dicarikan penyelesaiannya dengan memperhatikan semua aspek sehingga semua pihak bisa mengerti tentang kebijaksanaan yang diambil tersebut.

Sementara itu keberadaan pupuk menjadi salah satu komponen yang diperlukan oleh petani untuk mempertahankan  produktivitassupaya ketahanan pangan bisa selalu terjaga. Pemerintah punya andil besar terhadap keberadaan pupuk ini, PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensukseskan pengadaan dan penyaluran pupuk termasuk pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani.

Tahun 2023 Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menetapkan peraturan yang mengharuskan penyaluran pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu Tani.Sementara tahun sebelumnya kartu tani hanya sebagai salah satu pilihan cara bertransaksi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

Dulu petani bisa menggunakan Kartu Tani atau manual dengan fotocopy KTP yang penting terdaftar dalam  Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dengan diharuskan transaksi menggunakanKartu Tani ternyata banyak masalah yang terjadi di lapangan. Kondisi petani yang masih awam, kurangnya sosialisasi ke tingkat petani, aspek teknis bank yang bermasalah tentu menjadi masalah yang serius di lapangan.

Kendala terkait dengan Kartu Tani yang terjadi pada saat petani sedang membutuhkan pupuk menjadikan petani panik, marah, kecewa karena ternyata walaupun mereka sudah tercatat mempunyai kartu Tani tapi transaksinya belum bisa dilaksanakan, petani belum bisa mendapatkan jatah pupuk subsidinya. Permasalahan yang sering dijumpai dilapangan, di kios kios penyaluran pupuk subsidi, seperti:

Ternyata Kartu Taninya belum diterima petani, masih ribuan kartu Tani belum terbagikan kepada petani yang berhak menerima.

Masih banyak mesin  Electronic Data Capture (EDC) yang rusak bahkan ada kios penyalur pupuk subsidi baru yang belum mendapatkan mesin EDC.

Di petani nya sendiri banyak yang kartunya hilang, rusak, lupa pin dan lain-lain, dengan proses pemulihan yang dianggap ribet oleh petani.

Hasil transaksi dengan tampilan card not found, pick up card, call your bank, read card error dan lain lain yang pada akhirnya petani gagal membawa pupuk subsidinya ke sawah mereka.

Otong Wiranta Ketua KTNA Jabar mendampingi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Dadan Hidayat beserta Kabid PSP Edi Mulyana monitoring pupuk ke kios penyalur

Kondisi tersebut di atas mempengaruhi terhadap distribusi pupuk dari kios ke petani, setiap hari kios dihadapkan kepada petani yang komplain marah, memaksa, kecewa, sementara mereka sedang membutuhkan segera pupuk tersebut. Dari hasil kunjunganlapangan di Kabupaten Subang sampai ada petani yang padinya sudah berumur 40 hari belum dipupuk. Sementara kios juga tidak mau memberikan kebijakan untuk memberikan pupuk terlebih dahulu, karena mereka takut nanti petani tersebut tidak bisa transaksi dan beban subsidi dibebankan ke kios.

Dengan situasi yang kondisinya sudah darurat pupuk di lapangan tentu perlu kebijakan dari para pemegang regulasi, sehingga tidak menimbulkan efek  lanjutan terhadap situasi bermasyarakat di Subang serta wilayah lainnya. Semua elemen harus membuka diri dengan kondisi saat ini, di lapangan perlu langkah-langkah yang nyata supaya petani mendapat haknya sehingga bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani semakin jelas.

Untuk mengatasi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang timbul dilapangan, ada dua opsi yang bisa dilakukan :

Yang pertama T-Pubers dibuka Kembali, dengan dibukanya penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer melalui aplikasi, petani dapat melakukan penebusan dengan Kartu Tani atau dengan aplikasi T-Pubers. Untuk petani yang belum mendapat Kartu Tani atau Kartu Tani nya bermasalah dapat melakukan penebusan pupuk secara maual dengan T-Pubers.

Yang Kedua Tunda Gesek Kartu Tani, merupakan opsi untuk mendukung system digital dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini dengan cara petani yang transaksinya bermasalah di kios akan tetap mendapatkan pupuknya sesuai alokasi yang ada di E-Lokasidengan jaminan tunda gesek Kartu Tani nya, dan langsung dicatat oleh kios untuk dilaporkan ke Bank Mandiri (bank sesuai yang telah ditunjuk oleh pemerintah) untuk di proses penyelesaian masalahnya. Bank Mandiri mempermudah proses penyelesaian masalah tersebut sehingga tunda gesek segera bisa dilakukan.

Tentunya untuk melaksanakan dua hal tersebut diatas diperlukan komitmen bersama dari semua pihak. Bank Mandiri menjamin semua petani yang terdaftar dalam E-Alokasi akan dapat bertransaksi dengan mempergunakan Kartu Tani dengan komitmen waktu yang disepakati misalnya dalam jangka waktu 1 bulan. PT. Pupuk Indonesia harus bijaksana dan memahami, karena klaim subsidi akan telat sesuai kesanggupan Bank Mandiri dalam menyelesaikan masalah petani tersebut sampai tunda gesek bisa segera diselesaikan.

H. Otong Wiranta ketua KTNA Provinsi Jawa Barat, juga salah satu Ketua KTNA Nasional

Seperti kita ketahui bersama, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.Artinya data petani, jumlah pupuk serta luas lahannya yang menerima pupuk bersubsidi ini sudah lengkap tercatat dalam e-Alokasi yang telah dibuat untuk dasar penyaluran pupuk bersubsidi ini. Seyogjanya cukup dengan menunjukkan KTP saja petani sudah bisa memenebus jatah pupuknya. Seperti BPJS yang dulu menggunakan kartu, sekarang cukup tunjukan KTP untuk berobat, karena memang system kependudukan kita yang sudah bisa diintegrasikan ke semua sektor. (*)

Penulis Otong Wiranta, petani padi di kabupaten Subang, ketua KTNAProvinsi Jawa Barat.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

baca juga