Senin, 15 April, 2024

Artikel Terbaru

WALHI Kalbar Sebut 7.376 Titik Panas di Kalbar Terpantau di Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit

ktnanasional.com – KALIMANTAN BARAT, PONTIANAK. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan Barat menjadi momok setiap tahunnya. Terlebih kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 ini memasuki masa El Nino.

Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat dalam rilis yang diterima reportasenews.com menyebutkan sepanjang bulan Agustus 2023, provinsi Kalimantan Barat terdapat 7.376 titik panas (hotspot) yang berada di konsesi perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri.

“Sebanyak 7.376 hotspot terpantau pada 235 konsesi perkebunan kelapa sawit, dan HTI di Kalimantan Barat sepanjang bulan Agustus 2023,” sebut Hendrikus Adam.

Hendrikus Adam merincikan, dari data periode satu mulai tanggal 1 Agustus hingga 17 Agustus 2023 terpantau pada lokasi konsesi perkebunan kelapa sawit sebanyak 3.275 titik panas dan di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 1.675 titik.

“Maka, pada periode setelahnya hingga akhir Agustus 2023, jumlah titik panas bertambah menjadi 7.374 titik panas,” terangnya.

Penambahan titik panas ini, lanjut Adam, terjadi pada tanggal 18 Agustus hingga 31 Agustus, masing-masing yakni hotspot di konsesi kelapa sawit sebanyak 1.726 hotspot, dan di konsesi HTI sebanyak 700 hotspot.

“Namun demikian, jumlah hotspot periode tanggal 1 hingga 17 Agustus 2023 lebih masif dibanding dari periode tanggal 18 Agustus hingga 31 Agustus 2023,” bebernya.

Untuk lokasi perkebunan kelapa sawit mana saja yang terdapat sebaran titik panas (hotspot), Hendrikus Adam menyebutkan, adapun sejumlah konsesi kelapa sawit dengan peringkat 10 besar hotspot terbanyak di periode tanggal 18 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2023, diantaranya di PT. PN XIII Parindu sebanyak 65 titik panas, PT. Multi Prima Entakai 61 titik panas, PT. Arvena Sepakat 57 titik, PT. Sebukit Internusa 52 titik, PT. Prana Indah Gemilang 50 titik, PT. Multi Jaya Perkasa 48 titik,
PT. Agro Andalan 37 titik, PT. Batu Mas 37 titik, PT. Kalimantan Bina Permai 30 titik dan PT. Sime Indo Agro 29 titik.

Sedangkan pada periode yang sama dalam konsesi, 10 besar hotspot terbanyak masing-masing;
PT. Finnantara Intiga 247 titik, PT. Mahkota Rimba Utama 111 titik, PT. Wana Hijau Pesaguan 45 titik, PT. Prima Bumi Sentosa 38 titik, PT. Mitra Jaya Nusaindah 32 titik, PT. Nitiyasa Idola 31 titik, PT. Inhutani III Nanga Pinoh 24 titik, PT. Boma Plantation 22 titik, PT. Sinar Kalbar Raya 18 titik dan PT. Hutan Ketapang Industri 16 titik.

“Namun demikian, bila dilihat dari keseluruhan hotspot pada dua konsesi baik sawit maupun HTI sepanjang bulan Agustus (1 sd 31 Agustus 2023) 10 terbanyak, masing-masing sebagai berikut; PT. PN XIII Parindu 276 hotspot, PT. Daya Landak Plantation 124 hotspot, PT. Arvena Sepakat 167 hotspot, PT. Sumatera Makmur Lestari 119 hotspot, PT. Kebun Ganda Prima 118 hotspot, PT. Sebukit Internusa 116 hotspot, PT. Sime Agro Indo 89 hotspot, PT. Mitra Austral Sejahtera 86 hotspot, PT. Prana Indah Gemilang 86 hotspot, PT. Agri Sentral Lestari 62 hotspot, PT. Finnantara Intiga 676 hotspot, PT. Prima Bumi Sentosa 255 hotspot, PT. Mahkota Rimba Utama 238 hotspot, PT. Nitiyasa Idola 168 hotspot, PT. Wana Hijau Pesaguan 135 hotspot, PT. Boma Plantation 118 hotspot, PT. Mayawana Persada 96
hotspot, PT. Bumi Mekar Hijau 79 hotspot, PT. Inhutani III Nanga Pinoh 77 hotspot, PT. Mitra Jaya Nusa indah 76 hotspot, ” ungkap Adam.

Adam menambahkan, banyaknya jumlah hotspot memiliki relasi dengan perubahan situasi berkenaan dengan indeks standar pencemaran udara (ISPU) pada masing-masing periode tersebut. Bertepatan dengan HUT ke-78 ISPU di ibukota provinsi, kota Pontianak dengan angka 303 pada PM 2.5 kategori berbahaya.

Bahkan, pada 23 Agustus 2023 dengan angka 273 masuk kategori sangat tidak sehat. Baru pada pada akhir Agustus 2023 cenderung turun dengan angka 76 pada PM 2.5 kategori sedang.

“Tingginya indikasi kebakaran pada konsesi sebanyak 7.376 hotspot tersebut hingga saat ini cenderung berbeda respon pemerintah, maupun aparat penegak hukum dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, jelas Hendrikus Adam, Pada tahun 2018 dan 2019 misalnya, tindakan penyegelan dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sementara pada periode saat ini, belum ada konsesi yang diproses secara hukum.

“Berbeda dengan kasus warga yang diduga terlibat karhutla saat ini, justeru ada yang diproses hukum,” sindirnya.

Adam menegaskan, secara praktik nihilnya proses hukum terhadap penanggungjawab usaha yang diduga terjadi kebakaran pada konsesinya bagi pihaknya sangat tidak biasa. Ada kesan terjadi pembedaan perlakuan.

Sementara warga yang diduga terlibat karhutla justru lebih sigap diproses hukum. Hal ini di nilai justeru menjadi presenden buruk bagi upaya penegakan hukum terkait karhutla di Kalimantan Barat saat ini.

“Presenden tidak baik seperti ini justeru kian menguatkan dugaan bahwa ‘budaya
penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas’ masih dipertontonkan dari institusi yang diharapkan sebagai tonggak hukum tak pandang bulu dan memberikan rasa keadilan. Karenanya, upaya penegakan hukum karhutla yang berkeadilan oleh aparat penegak hukum
masih jauh panggang dari api. Situasi ini harusnya menjadi atensi serius Bapak Presiden dan Kapolri, ” selorohnya.

“Belum ada terobosan aparat penegak hukum yang patut dibanggakan jika hanya berani memproses
warga, namun enggan melakukan penindakan hukum serius terhadap penanggungjawab korporasi yang lahannya terindikasi alami kebakaran, ” tambah Hendrikus Adam.

Lebih lanjut, menurut Hendrikus Adam pihak penegak hukum bukannya malah melakukan tindakan tegas terhadap konsesi yang diduga mengalami kebakaran, namun malah menerbitkan Maklumat yang menegaskan larangan dan sanksi hukum pembakaran hutan dan lahan tanpa pengecualian selama ini.

Dalam hal ini, larangan juga ditujukan pada para Peladang dalam mengusahakan hak atas pangannya yang sebetulnya jelas jelas dilindungi UU dan Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan perladangan berbasis Kearifan lokal maupun Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan. (admin)

Artikel telah tayang di reportasenews.com

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Advertisementspot_img

baca juga